APBD 2025 Rembang Naik Rp17,57 Miliar, Program Mendesak Dipercepat
- Pemkab Rembang
Viva,Banyumas - Bupati Rembang, Harno, memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 disusun untuk tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Penegasan ini disampaikan saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Kamis (14/8), dalam pemaparan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025.
Perubahan APBD 2025 diarahkan untuk menyinkronkan program baru yang berkaitan dengan dana transfer pemerintah pusat. Total belanja daerah naik sebesar Rp17,57 miliar dibanding APBD induk 2025, sehingga defisit Rp17,87 miliar ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Dengan kenaikan ini, pemerintah daerah menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan mendesak agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Bupati Harno menegaskan setiap program dalam Raperda Perubahan APBD disusun dengan perencanaan matang.
Hal ini mencakup kuantitas, kualitas output, dan outcome, sekaligus menjadi implementasi fungsi perencanaan, koordinasi, motivasi, pengendalian, dan evaluasi strategi kinerja pemerintah daerah.
“Kebijakan anggaran ini harus efektif memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang,” ujarnya dikutip dari Pemkab Rembang.
Rancangan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2025 mencapai Rp2,013 triliun, naik 0,23 persen atau sekitar Rp4,7 miliar dari APBD induk. Penyesuaian ini menampung aspirasi masyarakat, menyempurnakan program yang sudah berjalan, dan mengakomodasi kegiatan yang belum teranggarkan.
Semua perubahan dibuat untuk memenuhi kebutuhan mendesak daerah, baik yang bersifat keharusan maupun instruksional. Pandangan umum Fraksi PPP menekankan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah.
Fraksi PKB juga mendorong agar prioritas belanja ditetapkan secara cermat, tepat sasaran, dan sesuai aspirasi masyarakat, sehingga hasil pergeseran anggaran dapat memberikan manfaat nyata.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dilakukan secara sistematis melalui pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran.
Langkah ini memastikan setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana. Dengan perubahan APBD 2025 ini, Kabupaten Rembang optimistis mempercepat pembangunan infrastruktur, program sosial, dan layanan publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Penyesuaian anggaran ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan rakyat
