Buntut Aksi Demo di Pati, Bupati Sudewo Berpeluang Dipanggil KPK Dugaan Korupsi Proyek Jalur Kereta Api
- Tangkapan layar/Instagram @humaspati
Banyumas – Aksi demo besar-besaran yang terjadi di Pati menuntut mundurnya Bupati Pati, Sudewo memunculkan kembali dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bisa beri peluang memanggil Bupati Sudewo, terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.
Saat masih menjadi anggota DPR, Bupati Sudewo diduga menerima commitment fee dari proyek tersebut.
Kasus ini bermula dari proyek jalur ganda KA Solo Balapan-Kadipiro tahun 2020.
ASN Kemenhub, Risna Sutriyanto, yang memimpin Pokja, mengatur pemenang tender bersama tersangka lain, Bernard Hasibuan.
PT IPA akhirnya menang dan memberikan uang Rp 600 juta kepada Risna sebagai commitment fee.
Total sudah ada 15 orang tersangka, termasuk dua korporasi.
Bupati Sudewo sendiri pernah diperiksa KPK pada 2023 terkait kasus suap pembangunan jalur kereta di beberapa wilayah.
Sementara itu, demonstrasi di Pati yang menuntut mundur Bupati Sudewo dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang ia terapkan.
Meskipun kebijakan ini sudah dibatalkan dan Bupati Sudewo telah meminta maaf, kemarahan publik tidak mereda.
Aksi demo yang berujung ricuh ini menjadi tekanan politik besar bagi Bupati Sudewo yang baru menjabat sebagai Bupati Pati.
Selain menghadapi desakan mundur dari masyarakat, ia kini juga dihadapkan pada kemungkinan pemanggilan oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi yang kembali mencuat
