Ramai Kenaikan PBB 250 Persen di Pati, Mendagri Tito: Saya Akan Cek Dasarnya

Viva, Banyumas - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah tarifnya melonjak hingga 250 persen. Kebijakan tersebut menuai respons keras dari masyarakat, terutama para pemilik lahan dan bangunan yang merasa terbebani secara ekonomi.

Merespons hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat suara. Ia menyatakan akan memeriksa secara langsung kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati Pati, Sudewo, karena dianggap membebani warga secara signifikan.

“Saya akan cek. Saya tahu dari media, makanya akan kami cek,” ujar Tito kepada awak media saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2025).

Tito juga mengaku sudah memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk mengusut dasar dan pertimbangan yang digunakan dalam penerapan kebijakan tersebut. Kenaikan PBB Berdasarkan Perda 2024 Bupati Pati, Sudewo, menjelaskan bahwa kenaikan tarif PBB-P2 tersebut bukan berasal dari inisiatif pemerintahannya saat ini.

Ia berdalih hanya menjalankan regulasi yang sudah disahkan sebelumnya, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Perda itu merupakan produk legislatif dan eksekutif dari periode sebelumnya, termasuk Pj Bupati Henggar Budi Anggoro dan DPRD 2019–2024. Sudewo menambahkan, dalam Perda tersebut, kenaikan tarif PBB bisa saja mencapai ribuan persen apabila diterapkan secara penuh. Namun, pihaknya memilih untuk tidak menjalankan ketentuan tersebut secara kaku demi mengurangi beban warga.

“Kalau saya saklek mengikuti Perda, kenaikan bisa ribuan persen. Tapi saya tidak ingin membebani masyarakat seperti itu,” ujar Sudewo saat memberikan klarifikasi kepada publik.

Respons Publik dan Pemerintah Pusat Kenaikan PBB di Pati langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial dan forum warga. Banyak masyarakat mempertanyakan urgensi dan sensitivitas pemerintah daerah dalam membuat keputusan fiskal di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Halaman Selanjutnya

Pemerintah pusat melalui Kemendagri kini memantau perkembangan tersebut secara ketat. Jika ditemukan penyimpangan dalam penerapan Perda atau proses sosialisasi yang tidak maksimal, bukan tidak mungkin kebijakan tersebut akan dievaluasi atau direvisi.