Dibanding Jepara dan Kudus, Ini Alasan Pajak PBB Pati Naik Tajam Menurut Bupati Sudewo

Kebijakan Bukan untuk Kepentingan Pribadi Bupati Sudewo menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi gelombang protes. Bahkan, jika unjuk rasa diikuti 50 ribu orang sekalipun, ia tidak akan mengubah keputusan.

“Mohon dukungan dari masyarakat. Ini untuk masa depan Kabupaten Pati, bukan untuk pribadi saya,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pati melalui Pj. Sekda Riyoso mengimbau masyarakat untuk menyalurkan aspirasi secara tertib. Bagi warga yang merasa keberatan atas besaran PBB yang dikenakan, tersedia mekanisme pengajuan keringanan secara prosedural.

“Ada lebih dari 35 desa yang sudah melunasi PBB. Kalau merasa keberatan, silakan ajukan keringanan sesuai aturan,” ujar Riyoso.

Meski menuai kontroversi, Pemerintah Kabupaten Pati berharap kebijakan ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik ke depan.