Heboh Ranpur TNI di Kejagung! Ternyata Ini Permintaan Resmi Jaksa

Viva, Banyumas - Kehadiran dua unit kendaraan tempur (ranpur) milik TNI di halaman Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, pada Selasa (5/8), sempat mengundang kehebohan publik.

Banyak yang bertanya-tanya, apakah sedang terjadi situasi darurat hingga TNI harus mengerahkan kendaraan lapis baja ke jantung lembaga hukum tertinggi di Indonesia? Namun, belakangan terungkap bahwa pengerahan ranpur tersebut bukan bagian dari operasi militer, melainkan pengamanan rutin yang dilakukan atas permintaan resmi dari Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan Kejagung sudah sesuai prosedur.

"Itu dalam rangka pengamanan rutin yang memang diminta oleh Kejagung," ujar Kristomei saat dikonfirmasi dikutip dari Viva.

Lebih lanjut, Kristomei menjelaskan bahwa permintaan tersebut memiliki dasar hukum kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, kerjasama pengamanan antara TNI dan Kejagung juga tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor NK/6/IV/2023.

Pihak Kejaksaan Agung pun memberikan penjelasan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengungkap bahwa kendaraan tempur yang dikerahkan merupakan bagian dari pengamanan Sekretariat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang memiliki unsur TNI di dalamnya.

"Ini pengamanan sekretariat tim PKH, di mana di dalamnya ada unsur TNI. Kebetulan kantornya ada di Kejagung," jelas Anang.

Menurutnya, kehadiran ranpur TNI bukan hal luar biasa. Ini adalah bagian dari protokol pengamanan rutin, terutama mengingat pentingnya tugas yang diemban Satgas PKH yang menyentuh isu strategis seperti mafia tanah dan perambahan kawasan hutan.

Meski demikian, pengamatan publik yang tajam terhadap pergerakan TNI di ruang sipil tetap menjadi perhatian. Para pakar menilai transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kehadiran kendaraan tempur di jantung ibu kota tanpa penjelasan yang memadai bisa menimbulkan spekulasi liar. Oleh karena itu, keterbukaan informasi seperti yang disampaikan TNI dan Kejagung sangat diperlukan.

Langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan berbasis kolaborasi antara institusi penegak hukum dan militer tetap berada dalam koridor hukum yang jelas, dan bukan bentuk intervensi militer ke dalam urusan sipil