Rp55,7 Miliar SILPA APBD 2024: DPRD Purbalingga Minta Pemda Fokus Tepat Sasaran

Rapat Paripurna DPRD Purbalingga bahas APBD 2024
Sumber :
  • Pemkab Purbalingga

Viva, Banyumas - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Jumat (11/7/2025).

PAD Pati Naik Rp482 Miliar, Tapi SiLPA Membengkak: DPRD Pati Angkat Bicara

Salah satu sorotan dalam laporan tersebut adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tercatat mencapai Rp55,7 miliar. Rapat terkait Raperda APBD Purbalingga 2024 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Purbalingga ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Aman Waliyudin dan dihadiri oleh Wakil Bupati Dimas Prasetyahani, Sekda Herni Sulasti, serta jajaran pimpinan OPD, camat, dan perwakilan BUMN/BUMD.

Dalam laporan hasil pembahasan yang dibacakan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Padang Kusumo, disampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,108 triliun atau 99,98 persen dari target, dan realisasi belanja sebesar Rp2,164 triliun atau 97,52 persen dari pagu anggaran.

SILPA Purbalingga 2024 Turun 47 Persen, Ini Rincian Anggaran yang Dilaporkan Wabup ke DPRD

Sementara itu, realisasi pembiayaan bersih tercatat sebesar Rp111,7 miliar. Dari total pendapatan dan belanja tersebut, terbentuk SILPA sebesar Rp55,7 miliar. Angka ini mengalami penurunan sekitar 47,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang menurut DPRD perlu dievaluasi dalam konteks efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

DPRD Kabupaten Purbalingga melalui Badan Anggaran memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah, termasuk peningkatan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Anggaran Rp 4,9 Triliun Digelontorkan! Ini Cara Pemerintah Pastikan Bantuan Beras Tepat Sasaran

Salah satu saran yang disampaikan adalah pentingnya mempertimbangkan pemutihan denda retribusi KIR, mengingat tarif dan denda sebelumnya dianggap membebani masyarakat.

DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Halaman Selanjutnya
img_title