Korupsi Lampu SBNP Terbongkar! 4 Tersangka Diringkus di Cilacap

Viva, Banyumas - Kasus dugaan korupsi kembali mencuat di Kabupaten Cilacap. Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan lampu SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) Menara Suar 20 NM (Nautical Miles) Rotating Beacon sebanyak 4 unit pada Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan untuk Tahun Anggaran 2024.

Empat tersangka yang telah ditetapkan masing-masing berinisial: S, TW, SAW, dan UU Penetapan 4 tersangka ini diumumkan pada hari Rabu, 09 Juli 2025, dalam konferensi pers yang digelar oleh Seksi Pidana Khusus Kejari Cilacap.

Proses penetapan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan menemukan dugaan kuat terjadinya penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap menyampaikan bahwa pengadaan lampu SBNP ini diduga sarat manipulasi, mulai dari spesifikasi teknis yang tidak sesuai hingga penggelembungan anggaran (markup) yang menyebabkan potensi kerugian negara dalam jumlah signifikan.

Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, para tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 9 Juli 2025 hingga 28 Juli 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Kelas IIB Cilacap, guna mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti atau upaya menghilangkan jejak.

Proyek pengadaan lampu rotasi untuk menara suar ini semula ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di perairan Cilacap.

Namun sayangnya, alih-alih memberikan manfaat, proyek ini justru disalahgunakan oleh oknum yang terlibat. Masyarakat dan pengamat antikorupsi menyoroti bagaimana pengawasan proyek pemerintah masih belum optimal, terutama pada sektor infrastruktur kelautan yang sering luput dari sorotan publik.

Pihak Kejari Cilacap menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pelaku lain yang terlibat, jika ditemukan bukti tambahan. Proses penyidikan masih berjalan dan akan melibatkan audit kerugian negara oleh pihak yang berwenang.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan proyek pengadaan pemerintah daerah.

Diharapkan, penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan memperbaiki tata kelola anggaran publik