Putusan MK Beri Angin Segar DPRD Boyolali? Masa Jabatan Bisa Melesat Diperpanjang

Sidang MK tetapkan jadwal pemilu nasional dan daerah terpisah
Sumber :
  • Instagram @dprri

Arifin juga berharap pemisahan pemilu menjadi momen untuk penguatan lembaga pengawasan, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam mencegah praktik politik uang yang marak terjadi. Arifin mengatakan Semua orang tahu politik transaksional hadir.

Cuaca Tak Menentu, DBD Boyolali Tewaskan Tiga Warga: Fogging Tak Cukup!

Tapi Bawaslu kesulitan menindak karena buktinya minim. Senada, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, mengatakan lembaganya mendukung keputusan MK karena dapat membuat jadwal kerja lebih longgar.

Arifin juga menjelaskanJika jedanya 2-2,5 tahun, beban pengawasan akan lebih ringan dan persiapan bisa lebih matang. Widodo juga berharap undang-undang pemilu direvisi agar memberikan kewenangan lebih tegas untuk menindak praktik money politics, sehingga pemilu lebih jujur, adil, dan demokratis.

SK Mensos Pangkas 20 Ribu Peserta BPJS Temanggung, DPRD: Warga Miskin Jangan Jadi Korban!

Putusan MK ini sekaligus membuka perdebatan publik: apakah perpanjangan masa jabatan akan membawa perbaikan demokrasi atau justru memunculkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.*