Nilai MCSP 2025 Jadi Taruhan! Purbalingga Pacu OPD Cegah Korupsi
Kamis, 3 Juli 2025 - 05:27 WIB
Sumber :
- Pemkab Purbalingga
Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi. Langkah konkret dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 pada Rabu (2/7/2025), bertempat di Operation Room Graha Adiguna Setda Purbalingga.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga sebagai upaya strategis untuk menyelaraskan langkah semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan kinerja pencegahan korupsi.
Salah satu target utama tahun ini adalah capaian nilai MCSP yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sebagai catatan, pada tahun 2024, nilai MCP (Monitoring Centre for Prevention) Purbalingga mencapai 97,05, meningkat 1,75 poin dibandingkan capaian tahun 2023.
Namun dari sisi peringkat nasional, masih terdapat tantangan untuk naik lebih tinggi. Inspektur Kabupaten Purbalingga, Ato Susanto, menegaskan bahwa seluruh OPD harus menunjukkan sinergi yang lebih solid dan pemahaman yang mendalam terhadap indikator penilaian MCSP yang telah diperbarui.
Ia menyoroti pentingnya pemenuhan dokumen secara tepat waktu serta konsolidasi antar perangkat daerah agar kesalahan tahun lalu tidak terulang.
Baca Juga :
Geger Purbalingga! Achmad Muchlasin Tewas Mencurigakan di Area Gilingan Batu, Ada Luka Ditubuhnya
“Kita tidak boleh puas dengan nilai tinggi tapi peringkat rendah. Tahun ini, semua harus berbenah. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga integritas dan akuntabilitas kinerja,” ujar Ato yang dikutip dari laman Pemkab Purbalingga.
Dalam kegiatan tersebut, juga diluncurkan inovasi SIAP DuMas (Standar Operasional Prosedur Internal APIP dan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat). Inovasi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan dan transparansi layanan publik, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.
Halaman Selanjutnya
Ato menambahkan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab Inspektorat, melainkan kewajiban seluruh OPD, termasuk masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.
