Bahlil Beri Lampu Hijau, Warga Boleh Kelola Sumur Minyak Sendiri dan Jual ke Pertamina

Viva, Banyumas - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi mengumumkan rencana legalisasi aktivitas pengeboran sumur minyak rakyat di Indonesia.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam mengelola potensi energi secara mandiri, sekaligus memastikan hasil produksinya tetap terdistribusi dengan legal dan transparan.

Bahlil menjelaskan, produksi sumur minyak rakyat saat ini diperkirakan mencapai 15.000 hingga 20.000 barel per hari. Menurutnya, potensi ini harus dimanfaatkan dengan pengawasan yang jelas agar minyak tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Produksi dari sumur rakyat jumlahnya signifikan. Karena itu, Bahlil berpendapat ingin membuat regulasi agar hasil produksinya bisa diserap resmi oleh Pertamina. Ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM.

Langkah legalisasi pengeboran minyak rakyat akan mengatur tiga skema kerja sama antara masyarakat melalui BUMD, koperasi, dan perusahaan migas (KKKS). Tiga bentuk kerja sama itu meliputi kerja sama operasi, kerja sama produksi, dan pengusahaan sumur tua.

Pelaksana Harian Dirjen Migas, Tri Winarno, menyebut program legalisasi ini akan diberlakukan selama empat tahun masa pembinaan. Dalam periode tersebut, pengeboran sumur baru tidak diperbolehkan.

Pemerintah hanya akan mengatur pengelolaan sumur yang sudah ada agar sesuai standar praktik rekayasa teknik yang baik. Dikutip dari Viva, Tri mengungkapkan Kalau dalam masa pembinaan tidak ada perbaikan standar atau terjadi pelanggaran, maka bisa memberikan sanksi administratif hingga penghentian kegiatan.

Halaman Selanjutnya

Inventarisasi sumur rakyat di seluruh wilayah Indonesia ditargetkan selesai dalam waktu 1 sampai 1,5 bulan ke depan. Data tersebut akan menjadi dasar penetapan izin resmi dan pengawasan distribusi minyak rakyat.