Banjarnegara Diuji! Ini Fakta Verifikasi Kabupaten Layak Anak 2025

Viva, Banyumas - Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan dalam pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025. Proses ini merupakan bagian penting dari penilaian nasional terkait komitmen daerah dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Verifikasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan serta program ramah anak diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penilaian tidak hanya fokus pada dokumentasi, tetapi juga mencakup praktik nyata di lapangan.

Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), khususnya oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian dan kesiapan Banjarnegara menuju predikat Kabupaten Layak Anak yang berkelanjutan.

Dilansir dari laman Instagram Resmi Kabupaten Banjarnegara, Verifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan upaya konkret untuk memastikan implementasi program Kabupaten Layak Anak di lapangan benar-benar berjalan.

Tim verifikasi menilai lima klaster utama, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, hingga perlindungan khusus bagi anak.

Banjarnegara harus membuktikan bahwa kebijakan dan program yang dilaporkan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga berdampak nyata bagi anak-anak. Salah satu indikator yang dilihat adalah adanya partisipasi lintas sektor, keterlibatan dunia usaha, masyarakat, dan media dalam mendukung pemenuhan hak anak.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyambut positif proses verifikasi ini. Selain sebagai bentuk evaluasi dan refleksi, kegiatan ini juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi antar instansi dan memastikan keberlanjutan program ramah anak di seluruh wilayah kabupaten.

Halaman Selanjutnya

Kegiatan ini juga menjadi momen strategis untuk memperlihatkan komitmen kepala daerah terhadap perlindungan anak. Salah satu fokus utama adalah menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak, baik di sekolah, ruang publik, maupun di lingkup keluarga.