APBN Mei 2025 Tekor Rp21 Triliun, Ke Mana Saja Uangnya Mengalir?

Viva, Banyumas - APBN kembali menarik perhatian publik setelah laporan resmi menyebutkan bahwa per Mei 2025, keuangan negara mengalami kondisi tekor hingga Rp21 triliun. Ini menjadi perubahan drastis dibanding bulan sebelumnya, di mana APBN masih mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun.

Perubahan ini menunjukkan adanya tekanan fiskal yang mulai terasa dalam jangka pendek. Defisit sebesar Rp21 triliun pada APBN Mei 2025 disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa belanja negara meningkat signifikan, sementara penerimaan negara belum mencapai sepertiga dari target tahunan. Akibatnya, posisi APBN untuk Mei 2025 secara nyata tekor dan memerlukan perhatian serius. Kondisi APBN yang tekor Rp21 triliun di Mei 2025 menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang strategi anggaran.

Meskipun tekanan ini terjadi dalam waktu singkat, perlu langkah cepat guna memastikan APBN tetap sehat hingga akhir tahun.

Defisit ini sekaligus mencerminkan perlunya penguatan sektor pendapatan agar tidak semakin membebani fiskal ke depan. Dilansir dari laman Viva, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit APBN ini terjadi karena penerimaan negara hingga akhir Mei 2025 baru mencapai Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari total target APBN 2025.

Pendapatan tersebut berasal dari sektor pajak sebesar Rp683,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp188,7 triliun.

Sayangnya, penerimaan ini belum mampu mengimbangi peningkatan belanja negara yang cukup besar.

Belanja negara per Mei 2025 tercatat sebesar Rp1.016,3 triliun, atau 28,1 persen dari total pagu anggaran tahun ini.

Alokasi terbesar disalurkan ke pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp322 triliun (35 persen).

Lonjakan pembelanjaan ini menjadi penyumbang utama terjadinya defisit sebesar Rp21 triliun di APBN bulan kelima ini.

Meski secara keseluruhan APBN mengalami defisit, Sri Mulyani menegaskan bahwa keseimbangan primer masih tercatat surplus sebesar Rp192,1 triliun.

Surplus ini dianggap sebagai indikator bahwa pengelolaan utang masih terkendali. Pemerintah pun optimis bisa menstabilkan kondisi fiskal hingga akhir tahun 2025 melalui optimalisasi penerimaan dan efisiensi belanja