SK Mensos Pangkas 20 Ribu Peserta BPJS Temanggung, DPRD: Warga Miskin Jangan Jadi Korban!

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk bergerak cepat mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang agar layanan kesehatan bagi masyarakat tidak terputus.

Menurut Yunianto, masih ada potensi pemanfaatan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) lainnya untuk menutupi kebutuhan peserta BPJS yang terdampak.

Ia pun siap mengajak Bupati Temanggung duduk bersama menyusun langkah konkret.

“Ini saatnya kita bersama-sama memikirkan jalan keluar. Kalau ada anggaran yang memungkinkan, kita bisa gunakan untuk membantu masyarakat. Jangan sampai ada warga yang tidak bisa berobat karena tidak punya BPJS,” tambahnya.

DPRD menegaskan akan terus mengawal isu ini agar warga Temanggung, khususnya golongan tidak mampu, tetap mendapatkan hak atas layanan kesehatan secara adil dan merata.

Solidaritas antarlembaga sangat dibutuhkan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas.