Dana Rp5 Miliar Koperasi Merah Putih Ternyata Pinjaman Bank, Ini Kata Dahlan Iskan

Viva, Banyumas - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyampaikan rasa terkejutnya setelah mengetahui bahwa dana 5 miliar yang dijanjikan untuk setiap koperasi Merah Putih ternyata bukan bantuan langsung dari pemerintah, melainkan berasal dari pinjaman bank.

Dalam catatan hariannya , ia menilai bahwa banyak orang di desa sempat salah paham mengira uang itu hibah murni, sehingga semangat membentuk koperasi pun membuncah. Menurut Dahlan Iskan, pemahaman keliru mengenai dana 5 miliar itu sempat menimbulkan kegaduhan di desa-desa.

Banyak pihak ingin menduduki posisi strategis dalam kepengurusan koperasi, bahkan tak sedikit yang berniat menjadikannya sebagai sarana balas jasa politik. Namun, setelah ada penjelasan bahwa sumber dananya adalah pinjaman bank, antusiasme tersebut mulai meredup dan masyarakat menjadi lebih realistis terhadap tanggung jawab yang menyertainya.

Lebih lanjut, Dahlan Iskan menilai bahwa penggunaan dana 5 miliar melalui skema pinjaman bank justru lebih tepat dalam mendorong kemandirian koperasi.

Skema ini menuntut koperasi menyusun rencana bisnis yang matang, agar layak mendapatkan pembiayaan.

Dengan pola seperti ini, kata Dahlan, koperasi tidak hanya sekadar berdiri secara legal, tetapi juga dipaksa berorientasi pada keberlanjutan dan profit, mengingat tanggung jawab pengembalian pinjaman tetap ada meski dijamin pemerintah.

Menurut Dahlan, rencana pendirian koperasi desa ini sebenarnya sangat baik. Namun, asumsi awal masyarakat bahwa dana akan diberikan langsung oleh pemerintah membuat banyak pihak berebut posisi sebagai pengurus koperasi.

"Bahkan ada yang ingin menjadikannya tempat balas jasa bagi tim sukses bupati terpilih," tulisnya dikutip dari laman Viva.

Kejelasan bahwa dana itu merupakan pinjaman bank justru membawa perubahan besar. Banyak calon pengurus yang tadinya antusias, mulai mundur setelah tahu dana harus dipertanggungjawabkan.

"Memang tidak baik jika koperasi dibangun dengan model bantuan langsung. Lebih sehat bila berbasis pinjaman yang layak secara bisnis," lanjut Dahlan.

Dahlan juga menjelaskan bahwa koperasi yang sudah dibentuk diminta membuat proposal bisnis untuk dinilai kelayakannya oleh bank.

Jika lolos, barulah pinjaman akan dikucurkan. Skema ini turut melibatkan bimbingan teknis dari bank, termasuk cara membuat perencanaan bisnis, pembukuan, hingga pelaporan keuangan.

Menariknya, pinjaman ini tidak memerlukan agunan pribadi. Pemerintah bertindak sebagai penjamin. Jika koperasi gagal bayar, maka dana desa tahun berikutnya akan digunakan untuk menutupi pinjaman yang macet.

"Bank sudah menghitung risiko ini sejak awal," jelasnya. Saat ini, koperasi yang dibentuk di berbagai desa sudah memiliki legalitas hukum.

Namun, sebagian besar masih menunggu petunjuk teknis lanjutan untuk bisa mulai beroperasi. Beberapa koperasi mulai merancang bisnis, dengan pilihan paling umum adalah menjadi pangkalan gas elpiji.

Menurut Dahlan, pembentukan koperasi Merah Putih ini adalah salah satu upaya revolusioner pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengubah sistem ekonomi dari model “naga” ke sistem “bendera”. "Koperasi ini ibarat bayi yang sudah hamil tua, tinggal menunggu lahir," pungkasnya