UMSK 2025 Terancam Batal: Aksi 4 Hari Buruh Cilacap Gegerkan Alun Alun

Tapi tiba-tiba dihentikan begitu saja. Ini sangat tidak adil. Lebih lanjut, Sekretaris DPC FSP KEP Cilacap, Joko Waluyo, menambahkan bahwa pihak pemerintah telah salah dalam menafsirkan regulasi yang berlaku.

Ia merujuk pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar hukum yang jelas dan seharusnya cukup untuk melanjutkan proses pembahasan. Diwantoro menambahkanUMSK bukan hal baru.

Aturannya sudah ada dan sangat teknis. Tidak perlu dibuat rumit. Aksi ini tidak hanya dilakukan untuk menyuarakan kekecewaan, tetapi juga untuk menekan Bupati Cilacap agar turun tangan langsung menyelesaikan persoalan UMSK yang tengah memanas.

Jika tidak ada tanggapan yang memuaskan, buruh mengancam akan terus melakukan aksi lanjutan, bahkan sudah melaporkan persoalan ini ke tingkat provinsi.

Dengan ketegangan yang belum mereda dan respons pemerintah yang dinilai tidak berpihak, masa depan UMSK 2025 di Cilacap kini berada di ujung tanduk.

Sementara itu, suara buruh terus bergema dari alun-alun, menuntut keadilan yang semestinya tak perlu diperjuangkan sekeras ini.