Jokes Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Cerita Hampir Dipukuli Bupati Jatim Gara Gara Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah

Jokes alias Candaan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa cerita hampir dipukuli bupati Jatim karena pemangkasan dana transfer. Program daerah tetap naik, ekonomi tetap stabil dan optimal

Viva, Banyumas - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan pengalaman unik terkait kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang sempat menimbulkan ketegangan dengan sejumlah kepala daerah di Jawa Timur. Dalam pernyataannya, Purbaya bercerita bahwa beberapa bupati dari berbagai kabupaten berencana mendatanginya secara langsung saat ia berada di Surabaya.

“Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak, saya dipukulin tadi,” kata Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Kamis (2/10) kepada wartawan.

Pernyataan ini menjadi sorotan publik karena menggambarkan dinamika hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait kebijakan fiskal.

Purbaya menegaskan bahwa pemangkasan transfer ke daerah dilakukan karena adanya ketidaksesuaian anggaran di tingkat daerah. Tujuan utama pemerintah pusat adalah mengoptimalkan kinerja penggunaan anggaran agar lebih efektif, efisien, dan bersih.

Meskipun transfer ke daerah turun sebesar Rp200 triliun, pemerintah menekankan bahwa program pembangunan dan dukungan untuk daerah justru meningkat, dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

“Jadi, ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah bertambah secara netto,” jelas Menkeu.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 20a26 sebesar Rp43 triliun untuk mendukung program-program daerah. Purbaya membuka peluang tambahan transfer ke daerah apabila ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat.

Ia menekankan pentingnya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dalam menyerap dan mengelola anggaran, sehingga tidak hanya fokus pada besaran transfer.

“Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, seharusnya saya bisa meyakinkan pemimpin di atas untuk menambah dengan cepat,” katanya.

Menkeu Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah pusat ingin mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Kebijakan ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan, memperkuat perencanaan anggaran, dan memaksimalkan pemanfaatan dana yang tersedia.

Purbaya menegaskan, meskipun kebijakan fiskal kadang menimbulkan ketegangan, tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal