Polemik Pensiun DPR: Hanya 5 Tahun Kerja, Dibayar APBN Seumur Hidup, Bandingkan dengan Pekerja Swasta dan ASN

Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi, pembayaran pensiun seumur hidup bagi ratusan anggota DPR periode demi periode dianggap menguras keuangan negara.

Sejumlah pakar tata negara dan aktivis masyarakat sipil mendorong adanya revisi UU 12/1980 agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Mereka menekankan perlunya keadilan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili. Skema pensiun DPR seharusnya disesuaikan, misalnya dengan pola iuran mandiri atau mengikuti mekanisme yang berlaku bagi PNS.