Parlemen Inggris Desak Pengakuan Palestina dan Boikot Produk Permukiman Ilegal

Viva, Banyumas - Sebanyak 59 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris menyerukan agar pemerintah segera mengakui negara Palestina dan memberlakukan boikot terhadap produk yang dihasilkan di permukiman ilegal Israel. Desakan ini dilaporkan oleh The Guardian, Sabtu, 12 Juli 2025, sebagai respons atas krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza.

Seruan parlemen Inggris agar Inggris mengakui negara Palestina tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy. Surat itu merupakan inisiatif dari kelompok Labour Friends of Palestine and the Middle East, dan ditandatangani oleh anggota parlemen dari berbagai spektrum politik, baik sayap kiri maupun kubu moderat Partai Buruh.

Mereka menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap rencana Pemerintah Israel membangun “kota kemanusiaan” di Rafah, Gaza Selatan—yang menurut mereka merupakan bentuk pemindahan paksa warga Palestina.

“Ini adalah tindakan sistematis yang berpotensi menghapus eksistensi Palestina secara bertahap,” tulis mereka dalam surat tersebut yang dikutip dari The Guardian.

Para legislator menilai bahwa Inggris harus mengambil sikap tegas, termasuk menghentikan hubungan dagang dengan entitas bisnis yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Langkah ini disebut penting untuk menegaskan posisi hukum internasional serta menjaga integritas Inggris dalam mendukung solusi dua negara.

Selain itu, mereka juga mendorong pemulihan pendanaan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang sebelumnya dipotong, serta mendesak pembebasan semua sandera yang masih ditahan.