APBD Banjarnegara Disahkan, Dana Publik Lari ke Mana Saja?

Fraksi PKS, misalnya, mendorong adanya audit internal yang lebih rutin, sementara Fraksi Demokrat menekankan pentingnya evaluasi terhadap belanja modal agar sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Hal senada disampaikan Fraksi Gerindra yang mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang adaptif terhadap tantangan ekonomi global.

Dengan disahkannya Raperda ini, Pemkab Banjarnegara berharap APBD 2025 dapat dirancang dengan lebih responsif, berpihak pada masyarakat kecil, dan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.