Prabowo Serahkan Hasil Sitaan Negara: Mengingat Deretan Skandal yang Pernah Menguras Uang Rakyat

VIVA, Banyumas – Senin 6 Oktober 2025, Presiden terpilih Prabowo Subianto memimpin langsung penyerahan hasil sitaan negara di Bangka Belitung. Dalam acara yang disaksikan sejumlah pejabat tinggi dan aparat penegak hukum itu, berbagai aset bernilai besar resmi dikembalikan ke kas negara. Momen tersebut tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga sarat makna politik dan moral—menandakan dimulainya babak baru dalam upaya negara menegakkan akuntabilitas.

Aksi Prabowo menjadi simbol kuat bahwa pemerintah kini berkomitmen serius dalam mengembalikan aset yang selama puluhan tahun terkubur dalam kasus korupsi dan penyimpangan besar. Langkah ini juga menjadi pengingat bahwa uang rakyat yang hilang bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sikap tegas ini, publik berharap momentum tersebut tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi awal dari upaya nyata menuntaskan kasus besar yang merugikan negara.

Namun jika menengok ke belakang, Indonesia memiliki sejarah panjang kasus yang merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis. Beberapa di antaranya bahkan mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan sistem pengawasan keuangan.

Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) misalnya, menjadi salah satu skandal finansial terbesar sepanjang masa dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Program yang semula dirancang untuk menyelamatkan perbankan justru dimanfaatkan segelintir elite bisnis untuk memperkaya diri sendiri.

Tak kalah besar adalah kasus korupsi e-KTP, yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan menelan kerugian hingga Rp2,3 triliun. Proyek nasional yang seharusnya menjadi pondasi sistem administrasi modern justru menjadi ladang bancakan dana publik.

Sementara itu, kasus Jiwasraya dan ASABRI memperlihatkan sisi kelam dari pengelolaan dana investasi BUMN. Ribuan nasabah dan pensiunan menjadi korban, sementara negara harus menanggung beban penyelamatan yang luar biasa besar.

Upaya pengembalian aset seperti yang dipimpin Prabowo kemarin menjadi momentum penting. Tapi sejarah mengajarkan: transparansi, pengawasan, dan keberanian politik adalah kunci agar uang rakyat tak lagi menguap tanpa jejak. Langkah ini seharusnya diikuti oleh reformasi menyeluruh dalam sistem hukum dan birokrasi agar kebocoran anggaran bisa dicegah sejak dini. Hanya dengan sinergi antara penegakan hukum dan tata kelola yang bersih, upaya pengembalian aset negara dapat benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.