Komisi IX Minta Pembatasan Porsi Dapur MBG Usai Kasus Keracunan

Ia menambahkan, langkah ini akan mempermudah sekolah serta pemerintah dalam melakukan kontrol di lapangan.

Nurhadi juga menyoroti manajemen dapur MBG yang dinilai belum tertata baik, mulai dari kompetensi kepala dapur hingga kehadiran ahli gizi.

Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh sangat diperlukan. “Evaluasi total dan pembatasan jumlah penerima manfaat per dapur adalah langkah proporsional untuk mencegah beban berlebih dan menjaga kualitas layanan,” tegasnya.

Kasus keracunan MBG di Bandung Barat menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan penyedia layanan.

Usulan pembatasan 2.000 porsi per dapur dari Komisi IX DPR diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan pengawasan makanan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

Masyarakat pun menanti langkah tegas pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi ini agar program gizi nasional tetap berjalan aman dan bermanfaat.