Menteri PU Bongkar Fakta: Puluhan Jalan Tol Sepi, BUJT Terancam Tekor dan Kesulitan Biaya Operasional

Menteri PU mengungkap 21 ruas tol masih merugi karena traffic di bawah 50% asumsi PPJT. BUJT terancam tekor akibat pendapatan tak menutup biaya operasi dan pemeliharaan

Viva, Banyumas - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kondisi jalan tol di Indonesia.

Menurutnya, sebanyak 21 ruas tol yang dikelola Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) masih mengalami kerugian karena rendahnya realisasi volume kendaraan yang melintas.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (24/9/2025), Dody menyampaikan bahwa volume lalu lintas di ruas tol tersebut hanya mencapai di bawah 50% dari asumsi yang tertuang dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan besar antara proyeksi awal dan kenyataan di lapangan. Rendahnya traffic berimbas langsung pada pendapatan BUJT.

Pemasukan yang diperoleh tidak sebanding dengan besarnya biaya operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance).

Akibatnya, sejumlah perusahaan tol kesulitan menjaga standar minimal pelayanan (SPM) yang wajib dipenuhi.

“Masih ada beberapa badan usaha jalan tol yang realisasi volume lalu lintasnya jauh lebih rendah dari asumsi PPJT. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka menutup biaya operasional hingga akhir masa konsesi,” jelas Dody dikutip dari laman Youtube DPR RI.

Jika kondisi ini berlanjut, BUJT dikhawatirkan akan mengalami kerugian jangka panjang yang dapat memengaruhi keberlangsungan layanan jalan tol.

Fenomena ini menyoroti tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur berbasis investasi swasta.

Proyeksi traffic sering kali tidak sesuai dengan dinamika ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perkembangan wilayah sekitar.

Sejumlah faktor seperti harga tarif tol yang dianggap mahal, keberadaan jalur alternatif non-tol, hingga pola pergerakan masyarakat pascapandemi turut memengaruhi rendahnya minat pengguna jalan tol.

Pemerintah bersama BUJT diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema PPJT. Alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

Penyesuaian tarif tol secara bertahap agar lebih terjangkau.

Optimalisasi konektivitas dengan jalan nasional atau kawasan industri.

Insentif fiskal atau restrukturisasi pembiayaan bagi BUJT terdampak.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengupayakan kerja sama dengan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar ruas tol.

Dengan meningkatnya aktivitas industri dan pariwisata, diharapkan volume kendaraan dapat bertambah