Rp119 Miliar untuk Jalan, Rp76 Miliar untuk Desa: Prioritas RAPBD Cilacap Tahun 2026

RAPBD Cilacap 2026 fokus pada infrastruktur. Rp119 miliar dialokasikan untuk jalan kabupaten dan Rp76 miliar untuk peningkatan 580 ruas jalan desa di 266 desa

Viva, Banyumas - Pemerintah Kabupaten Cilacap menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Fokus utama diarahkan pada pembangunan jalan kabupaten dan desa, yang dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, mengungkapkan bahwa dalam RAPBD 2026, pemerintah mengalokasikan Rp119,06 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan kabupaten. Targetnya, 79 persen jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap pada 2026. Selain itu, Rp76,48 miliar disiapkan untuk peningkatan 580 ruas jalan desa di 266 desa.

Program ini diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat ke pusat pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta sentra ekonomi lokal.

“Dengan infrastruktur jalan yang baik, roda perekonomian desa akan bergerak lebih cepat. Distribusi hasil pertanian dan produk UMKM juga akan lebih mudah menjangkau pasar,” jelas Syamsul dikutip dari Pemkab Cilacap.

Kebijakan ini selaras dengan arah fiskal Cilacap yang menekankan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab menerapkan strategi digitalisasi pajak melalui tapping box di sektor usaha strategis, optimalisasi aset idle dengan platform geospasial, serta pembenahan tata kelola BUMD agar lebih efisien dan inovatif.

Syamsul menegaskan bahwa daerah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada dana pusat. Kemandirian fiskal menjadi kunci agar Cilacap dapat terus mengembangkan pelayanan publik dan infrastruktur secara berkelanjutan.

Meski infrastruktur menjadi prioritas, Pemkab Cilacap juga memastikan mandatory spending tetap terpenuhi. Alokasi RAPBD 2026 meliputi pendidikan sebesar 24,86 persen, kesehatan 35,01 persen, serta infrastruktur 30,40 persen.

Di bidang ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan program intensifikasi pertanian modern, pembangunan jaringan irigasi, serta uji coba padi Biosalin tahan garam di lahan 2.569 hektare. Program lumbung pangan modern dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga terus digulirkan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Syamsul menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan. “Setiap masukan dari legislatif maupun masyarakat akan kami catat sebagai pertimbangan. Tujuan akhirnya adalah agar kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya