DPRD Semarang Batalkan Tambahan Penghasilan PNS 2026, Anggaran Dialihkan ke Rakyat!

DPRD Kabupaten Semarang sepakat batalkan tambahan penghasilan PNS 2026. Anggaran dialihkan ke program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat luas

Viva, Banyumas - Keputusan mengejutkan datang dari DPRD Kabupaten Semarang yang resmi membatalkan tambahan penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil setelah mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar anggaran lebih difokuskan pada kepentingan publik.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan DPRD terhadap rakyat. Seluruh fraksi disebut sepakat untuk menunda tambahan penghasilan PNS demi kepentingan masyarakat luas. Dikutip dari akun Instagram @kab.semarangmedia Semua fraksi setuju.

DPRD merespons tuntutan masyarakat agar semuanya kembali bermuara kepada kepentingan publik. Ini bentuk introspeksi dan evaluasi bagi kami di DPRD. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menjelaskan bahwa keputusan pembatalan tambahan penghasilan PNS sudah disepakati dalam rapat bersama unsur pimpinan DPRD.

Menurutnya, anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung program-program prioritas yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Dalam RAPBD 2026, tambahan penghasilan PNS tidak akan diusulkan.

Anggaran itu akan diarahkan untuk mendukung berbagai kebijakan pro-rakyat. Pengalihan anggaran ini akan difokuskan pada program yang termuat dalam Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur, serta program pemberdayaan masyarakat.

Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Kabupaten Semarang berkomitmen menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Tidak hanya sekadar menyerap aspirasi, kebijakan ini juga menjadi bentuk evaluasi internal DPRD agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengamat politik daerah menilai langkah ini cukup progresif karena menunjukkan adanya keberanian untuk mengubah arah anggaran demi kesejahteraan publik. Pasalnya, tambahan penghasilan PNS sering dianggap membebani APBD, sementara dampaknya belum tentu dirasakan langsung masyarakat. Masyarakat Kabupaten Semarang menyambut positif kebijakan ini.

Banyak yang menilai bahwa keputusan DPRD dan Pemkab mengalihkan anggaran tambahan penghasilan PNS ke program prioritas adalah langkah tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, diharapkan ke depan pembangunan Kabupaten Semarang lebih merata dan tepat sasaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran pun semakin penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin meningkat