LHKPN Wajib Dilaporkan! Menteri Baru Prabowo Ditegur KPK Usai Dilantik

Setelah pelantikan menteri baru Presiden Prabowo, KPK ingatkan kewajiban laporan LHKPN. Laporan harta wajib disampaikan maksimal dua bulan sejak pengangkatan

Viva, Banyumas - Setelah Presiden Prabowo Subianto melantik empat menteri dan seorang wakil menteri pada Senin, 8 September 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memberikan peringatan agar pejabat baru segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, LHKPN wajib disampaikan paling lambat dua bulan sejak pengangkatan atau pemberhentian dari jabatan tersebut.

Setiap laporan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan di website resmi KPK, elhkpn.kpk.go.id, sebagai bentuk transparansi kepemilikan harta penyelenggara negara.

“Setiap penyelenggara negara wajib membuat LHKPN terbaru sebelum 31 Maret setiap tahunnya. Laporan ini wajib dilakukan pada awal menjabat, saat menjabat, dan akhir masa jabatan,” kata Budi kepada awak media pada 9 September 2025 di Jakarta.

Ia menambahkan, kewajiban laporan tidak hanya periodik, tetapi juga saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan, pensiun, atau pengangkatan kembali setelah masa jabatan selesai.

Pelantikan pejabat baru ini mencakup Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Kementerian Haji dan Umrah sendiri merupakan kementerian baru, sementara tiga menteri lainnya menggantikan pejabat sebelumnya. KPK menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan LHKPN sebagai bagian dari upaya transparansi dan pencegahan korupsi.

“LHKPN yang disampaikan akan diverifikasi, dan setelah lengkap akan dipublikasikan. Ini menunjukkan integritas pejabat publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih,” ungkap Budi.

Para pejabat baru diharapkan segera melaporkan seluruh aset, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, tabungan, maupun investasi, agar masyarakat dapat memantau kepemilikan harta pejabat publik.

Kepatuhan terhadap aturan ini juga menjadi indikator profesionalisme dan akuntabilitas para menteri dan wakil menteri dalam menjalankan tugas negara.

Pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo diharapkan membawa perubahan positif dalam kinerja pemerintah, termasuk dalam bidang keuangan, perlindungan pekerja migran, koperasi, serta pengelolaan haji dan umrah.

Kepatuhan terhadap LHKPN menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan publik terhadap pejabat baru dan memastikan integritas pemerintahan berjalan dengan baik