Tunjangan DPRD Jateng Diduga Sentuh Rp79 Juta Per Bulan, Ketua DPRD Jateng: Kami Siap Bersinergi dengan Rakyat

Kegiatan semacam itu dinilai kurang mendesak, terutama di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.

Pengamat politik menilai keputusan ini merupakan momentum bagi DPRD untuk membangun kembali kepercayaan publik. Transparansi dan kesediaan untuk mengevaluasi fasilitas dewan dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat legitimasi lembaga legislatif di mata masyarakat. Masyarakat berharap evaluasi tunjangan benar-benar dilakukan secara serius, tidak hanya sebatas wacana.

Sebab, efisiensi anggaran bukan sekadar soal penghematan, tetapi juga soal keberpihakan kepada rakyat yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Dengan begitu, isu tunjangan DPRD Jateng dapat menjadi pembelajaran penting bahwa pengelolaan keuangan negara harus transparan, proporsional, dan sesuai kebutuhan masyarakat.