Disdukcapil hingga BPKAD Pati Pastikan Pelayanan Publik Normal Meski Dinamika Politik Memanas
- BPBD Temanggung
“Alhamdulillah, semua berjalan lancar, termasuk pelayanan perizinan,” jelasnya. Sejumlah warga mengaku puas dengan layanan yang diterima.
Ismi, warga yang sedang mengurus kepindahan kependudukan di Disdukcapil, mengaku dilayani dengan cepat.
“Pelayanan berjalan lancar dan baik. Saya mengurus kepindahan dari Semarang ke Pati, semuanya mudah,” ucapnya. Hal serupa juga dialami Danang, pekerja di kantor notaris yang mengurus administrasi di BPKAD.
Ia menyebut pelayanan tetap berjalan lancar meski situasi politik sempat memanas. Selain memastikan kelancaran layanan publik, Pemkab Pati juga menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen seperti yang sempat ramai dibicarakan.
Plt Kepala BPKAD, Febes Mulyono, menegaskan kenaikan tersebut sudah dibatalkan, dan pengaturan PBB dikembalikan ke aturan 2024.
“Kami sudah mengonversi kembali ketetapan pajak ke tahun 2024. Bahkan, kelebihan pembayaran pajak masyarakat sudah diproses untuk dikembalikan,” ungkap Febes.
Langkah ini menurutnya penting untuk menjaga kondusivitas daerah sekaligus memastikan penerimaan pajak tetap bisa disalurkan kepada masyarakat melalui program pembangunan. Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Pati menunjukkan komitmen menjaga profesionalisme pelayanan publik di tengah dinamika politik.
