Ahmad Sahroni Tegaskan: Ucapan Tolol Ditujukan pada Logika Bubarkan DPR karena Gaji dan Tunjangan Bukan Masyarakat

Meski demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam kritik publik. Banyak yang menilai gaya komunikasi Sahroni terkesan kasar dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik. Publik juga menyoroti bahwa penggunaan bahasa emosional bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap DPR, terutama di tengah rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja wakil rakyat.

Di sisi lain, perdebatan ini memunculkan diskursus penting tentang peran DPR dalam demokrasi. Sebagian kalangan menilai kritik terhadap DPR sah-sah saja selama dilakukan secara konstruktif. Namun, merespons kritik dengan ucapan yang merendahkan justru memperlebar jarak antara rakyat dan wakilnya.

Klarifikasi Sahroni memang memberikan konteks lebih jelas terkait ucapannya, tetapi kasus ini menjadi pengingat bahwa komunikasi politik pejabat publik harus tetap memperhatikan etika, empati, dan penghormatan kepada masyarakat.

Dalam era keterbukaan informasi, setiap pernyataan memiliki dampak besar terhadap citra lembaga dan kualitas demokrasi Indonesia.