Heboh Tunjangan DPR Rp12 Juta, Wakil DPR Adies Kadir Akui Salah Data dan Luruskan Fakta Hanya Rp 200 Ribu

Adies Kadir klarifikasi isu tunjangan DPR Rp12 juta. Ia akui salah data dan pastikan tunjangan beras Rp200 ribu serta bensin Rp3 juta tanpa kenaikan sejak 2010.

Viva, Banyumas - Isu mengenai tunjangan anggota DPR kembali ramai dibicarakan publik setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, viral di media sosial. Awalnya, ia menyebut tunjangan beras yang diterima anggota DPR mencapai Rp12 juta per bulan.

Pernyataan ini sontak memicu reaksi publik karena dianggap sangat tidak masuk akal. Adies Kadir menyampaikan klarifikasinya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 20 Agustus 2025. Dengan harga beras Rp12.000 per kilogram, angka Rp12 juta setara dengan 1 ton beras.

Padahal, kebutuhan sebulan untuk satu keluarga dengan empat anggota rata-rata hanya sekitar 36 kilogram atau senilai Rp432 ribu. Wajar jika publik mempertanyakan kebenaran data tersebut.

Tak lama berselang, Adies Kadir mengklarifikasi bahwa dirinya keliru dalam menyampaikan data. Setelah mengecek langsung ke Sekretariat Jenderal DPR, ia memastikan bahwa tunjangan beras anggota DPR hanya sekitar Rp200 ribu per bulan dan jumlah itu tidak pernah berubah sejak tahun 2010.

Dengan demikian, tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan sebagaimana ramai dibicarakan. Selain tunjangan beras, Adies juga sempat menyebut tunjangan bensin anggota DPR mencapai Rp7 juta per bulan.

Namun setelah diluruskan, jumlah yang benar adalah sekitar Rp3 juta per bulan, dan angkanya juga tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, informasi yang beredar luas sebelumnya murni kesalahan data yang ia sampaikan.

Klarifikasi ini menjadi penting karena isu tunjangan DPR sangat sensitif di mata publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menantang, setiap isu terkait fasilitas dan tunjangan pejabat publik mudah menuai kritik tajam. Oleh karena itu, transparansi informasi mengenai hak dan kewajiban anggota DPR perlu disampaikan secara akurat.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kesalahan data seperti ini seharusnya menjadi pelajaran. Penyampaian informasi publik perlu mengedepankan akurasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Anggota DPR sebagai wakil rakyat diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas, benar, dan bertanggung jawab. Kasus ini sekaligus mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang efektif.

Setiap pernyataan pejabat memiliki dampak besar karena langsung menjadi sorotan masyarakat. Kesalahan kecil pun bisa memicu polemik luas jika tidak segera diluruskan.

Dengan klarifikasi ini, publik setidaknya mendapat gambaran lebih jelas mengenai fakta tunjangan anggota DPR. Tunjangan beras tetap Rp200 ribu per bulan, sedangkan tunjangan bensin berada di angka Rp3 juta per bulan tanpa ada kenaikan sejak lama