APBD 2025 Rembang Naik Rp17,57 Miliar, Program Mendesak Dipercepat

Fraksi PKB juga mendorong agar prioritas belanja ditetapkan secara cermat, tepat sasaran, dan sesuai aspirasi masyarakat, sehingga hasil pergeseran anggaran dapat memberikan manfaat nyata.

Koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dilakukan secara sistematis melalui pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran.

Langkah ini memastikan setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana. Dengan perubahan APBD 2025 ini, Kabupaten Rembang optimistis mempercepat pembangunan infrastruktur, program sosial, dan layanan publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Penyesuaian anggaran ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan rakyat.