Ahmad Luthfi Bahas Kondisi Pati Usai Demo Besar, Pemprov Turunkan Tim Pemantau
- Pemprov Jateng
“Kami ingin semua sektor berjalan normal, dari ekonomi sampai layanan kesehatan,” ujar Luthfi.
Koordinasi intensif juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui laporan perkembangan situasi terkini. Bahkan, tim dari Kemendagri termasuk Inspektur Jenderal telah turun langsung ke Pati.
Luthfi menekankan, kejadian di Pati menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah di Jateng agar responsif terhadap dinamika di wilayah masing-masing. Demo besar di Pati dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemkab setempat.
Berdasarkan catatan, Sekda Pati mengirim surat verifikasi ke Pemprov Jateng pada 12 April 2025. Pemprov kemudian memanggil Pemkab Pati pada 22 April 2025 untuk rapat bersama.
Dari hasil rapat, disepakati tiga poin: menunjuk pihak ketiga untuk kajian, tidak membebani masyarakat, dan menyesuaikan kemampuan wilayah. Namun, laporan kajian belum diserahkan hingga kebijakan kenaikan PBB akhirnya dicabut.
“Ini menjadi teguran agar tidak terulang kembali. Tinggal kita lakukan pembinaan,” tandas Luthfi.
Dengan langkah pemantauan yang ketat dan koordinasi lintas instansi, Pemprov Jateng optimistis situasi Pati akan tetap stabil hingga seluruh proses pembahasan di DPRD selesai.
