Bukan Lagi Termiskin! Angka Kemiskinan di Jateng Turun 0,1 Persen, Ini Kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

Viva, Banyumas - Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah akhirnya menunjukkan tren positif. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Jateng tercatat sebesar 9,48 persen, turun dari 9,58 persen pada September 2024. Artinya, terjadi penurunan sebesar 0,10 persen poin, atau sekitar 29,65 ribu orang berhasil keluar dari jerat kemiskinan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik capaian penurunan angka kemiskinan Jateng yang turun 0,1 persen ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ini bukan hasil kerja individu, melainkan hasil kolaborasi dari seluruh elemen pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga dinas dan stakeholder.

“Ini bukan kerja individu, tapi kerja kolektif. Kita berhasil menekan kemiskinan dan tidak lagi menjadi provinsi termiskin di Indonesia,” ujar Luthfi di Semarang dikutip dari Pemprov Jateng.

Namun, Luthfi mengingatkan seluruh timnya agar tidak cepat puas. Ia meminta agar "super team" yang dibentuk bisa mempertahankan tren positif ini bahkan meningkatkannya dengan intervensi yang menyeluruh dan komprehensif di berbagai sektor.

Salah satu rahasia penurunan angka kemiskinan di Jateng adalah intervensi pemerintah dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin yang putus sekolah kembali difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan. Infrastruktur sekolah SMA/SMK terus diperbaiki, terutama yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Di sektor perumahan, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi perhatian utama.

Data mencatat masih ada lebih dari 1 juta unit RTLH di Jateng. Pada 2025, Pemprov Jateng telah menganggarkan perbaikan untuk 17.000 unit, belum termasuk bantuan dari kabupaten/kota, CSR, Baznas, BUMN, dan BUMD.

Intervensi juga dilakukan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin dan miskin ekstrem, melalui sinergi dengan Kementerian Sosial dan berbagai lembaga lain.

Di bidang kesehatan, program "speling" digenjot untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat miskin. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menambahkan bahwa ke depan fokus utama adalah pembenahan sistem data.

Akurasi data dianggap krusial agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran. Ia menyoroti peralihan data dari DTKS ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai langkah penting yang harus dikawal bersama.

Dengan berbagai strategi dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Jateng optimistis angka kemiskinan bisa terus ditekan dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat