Menteri ATR BPN: Tanah Bersertifikat Nganggur 2 Tahun, Siap Siap Diambil Alih Pemerintah Termasuk HGU dan HBU

Viva, Banyumas - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengumumkan kebijakan tegas terhadap tanah bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama 2 tahun berturut-turut. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Minggu, 13 Juli 2025.

Dalam pernyataannya, Nusron menyebut bahwa lahan yang tidak digunakan selama 2 tahun berturut turut untuk aktivitas ekonomi, pembangunan, atau pemanfaatan lain secara nyata, akan dinyatakan sebagai tanah telantar dan bisa diambil alih oleh negara.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh bentuk hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai.

Dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip, Nusron mengatakan Jika sejak disertifikatkan tanah tersebut tidak digunakan selama dua tahun, maka pemerintah wajib memberikan surat peringatan.

Jika masih tidak digunakan juga, tanah tersebut bisa diambil alih. Tahapan pengambilalihan lahan ini dilakukan secara bertahap dan terukur. Dimulai dari pengiriman surat peringatan pertama oleh BPN, pemilik diberi waktu 3 bulan untuk mulai mengaktifkan penggunaan lahan.

Jika tidak ada perubahan, pemerintah mengirim peringatan kedua dan ketiga. Total waktu toleransi diberikan adalah 587 hari.

Setelah itu, jika lahan tetap tidak dimanfaatkan, maka dinyatakan sebagai tanah telantar dan dijadikan objek reforma agraria. Nusron menambahkan, dari total 55,9 juta hektare tanah bersertifikat, saat ini sudah ada sekitar 1,4 juta hektare yang dikategorikan sebagai tanah telantar.

Halaman Selanjutnya

Jumlah ini diperkirakan masih bisa bertambah jika pemilik tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan lahan. Langkah ini diambil untuk mendorong pemanfaatan lahan yang adil dan produktif, serta menjadi bagian dari program reforma agraria nasional.