Misteri Antrean Online KTP Cilacap: Cepat Habis, Tapi Calo Lancar?

Viva, Banyumas - Proses pencetakan KTP elektronik di Kabupaten Cilacap kembali menjadi sorotan tajam publik setelah muncul tuduhan praktik percaloan atau jalur cepat berbayar melalui biro jasa.

Isu ini mencuat setelah seorang warga menyampaikan keluhan melalui kanal pengaduan publik pada Senin, 7 Juli 2025. Dalam pengaduannya di lapak Pemkab Cilacap, warga tersebut mempertanyakan mengapa antrean online cetak KTP selalu habis dalam hitungan detik, meskipun dirinya sudah mencoba mendaftar tepat pukul 07.00 WIB saat kuota dibuka.

Menurutnya, situasi ini sangat janggal karena pada saat yang sama, banyak biro jasa yang mampu menawarkan pembuatan KTP secara cepat asalkan warga bersedia membayar sejumlah uang.

“Dan kenapa kalau lewat biro jasa (bayar), KTP bisa langsung jadi?” tulis warga tersebut dalam laporannya.

Pertanyaan ini sontak memancing rasa penasaran dan kekhawatiran banyak orang, karena mencerminkan dugaan praktik percaloan yang menciderai keadilan pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cilacap pun memberikan jawaban resmi terkait persoalan antrean.

Mereka menjelaskan, antrean online sempat cepat penuh karena selama beberapa waktu pencetakan hanya dilakukan terpusat di kantor dinas induk, sehingga kuotanya terbatas.

Namun, Disdukcapil memastikan bahwa saat ini layanan pencetakan sudah kembali bisa dilakukan di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan. Dengan dibukanya pencetakan di UPTD, kuota diharapkan menjadi lebih longgar dan warga lebih mudah mengakses pelayanan tanpa harus menunggu lama.

Meski demikian, dalam klarifikasi resminya, Disdukcapil tidak menyinggung sama sekali tuduhan percaloan.

Hal ini membuat publik bertanya-tanya, benarkah ada jalur belakang bagi mereka yang sanggup membayar? Apakah biro jasa memiliki cara khusus untuk mengamankan slot antrean yang seharusnya diperuntukkan warga umum? Warga berharap Disdukcapil memberikan klarifikasi terbuka terkait isu percaloan agar tidak memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Sebab, jika tuduhan jalur cepat berbayar ini benar, maka warga biasa yang mengikuti prosedur resmi menjadi pihak yang paling dirugikan. Kritik dan pengawasan publik semakin menguat, terutama karena dokumen kependudukan seperti KTP elektronik merupakan hak dasar yang seharusnya diakses secara mudah, adil, dan bebas pungutan liar.

Transparansi serta komitmen membenahi sistem antrean online menjadi tuntutan utama warga Cilacap saat ini. Seiring solusi pembukaan layanan pencetakan KTP di kantor kecamatan, publik tetap berharap penegakan pengawasan internal dan pengungkapan fakta sebenarnya terkait dugaan percaloan.

Sebab, kepercayaan masyarakat hanya akan tumbuh bila pelayanan administrasi benar-benar bersih dari praktik ilegal