Anggaran Rp 372,9 M dan Foto Nasi Tempong: Studi Banding DPRD Jabar Tuai Kritik

Viva, Banyumas - Kegiatan studi banding yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat ke Bali dan Semarang pada 15–17 Juni 2025 menuai kritik tajam dari publik. Meskipun kegiatan tersebut diklaim sebagai bagian dari agenda tahunan yang telah disetujui sebelumnya, sorotan muncul setelah publik mengetahui besarnya total anggaran perjalanan dinas DPRD Jabar yang mencapai Rp 372,9 miliar.

Dari total anggaran tersebut, Rp 370,5 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas dalam negeri, sementara Rp 2,4 miliar untuk perjalanan luar negeri. Meskipun dalam APBD 2025 tidak disebutkan secara spesifik soal anggaran studi banding, kegiatan tersebut dilaksanakan atas usulan masing-masing komisi.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menyebut bahwa kegiatan itu telah dipangkas dari semula empat hari menjadi tiga hari sebagai bentuk efisiensi.

Ia juga menyampaikan bahwa agenda perjalanan luar negeri yang sebelumnya dirancang telah dibatalkan demi menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi nasional. Namun, kritikan datang dari berbagai pihak.

Sekretaris Forum Penyelamat Dana Rakyat (FPDR), Poppy Nuraeni, mempertanyakan urgensi studi banding tersebut di tengah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dan penghematan anggaran.

Ia menyarankan pemanfaatan teknologi dan media daring sebagai alternatif menggali informasi tanpa perlu melakukan perjalanan langsung.

Dikutip dari akun Instagram @catchvox, Kritik semakin memuncak ketika beredar sebuah foto anggota DPRD Jabar tengah makan di restoran Nasi Tempong Bu Indra di Bali, yang viral di media sosial.

Momen tersebut dianggap tidak mencerminkan semangat efisiensi dan menimbulkan dugaan bahwa kunjungan kerja tersebut lebih menyerupai wisata terselubung.

Netizen ramai mengomentari unggahan tersebut, mempertanyakan urgensi perjalanan yang menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar, di tengah tantangan ekonomi dan himbauan efisiensi dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, pihak DPRD menegaskan bahwa seluruh kegiatan studi banding dilakukan sesuai prosedur dan memiliki output yang akan dilaporkan kepada publik. Namun, publik tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran perjalanan dinas.

Hingga saat ini, polemik seputar studi banding DPRD Jabar terus menjadi pembicaraan hangat, mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan rakyat