RUU TNI Jadi Sorotan, Presiden Prabowo Hanya Senyum dan Beri Jempol
- tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar
Khusus untuk perwira bintang empat, usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan presiden.
Selain itu, revisi ini juga memungkinkan prajurit TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil di 16 kementerian dan lembaga, meningkat dari sebelumnya 10 institusi.
Meskipun demikian, prajurit yang ditugaskan di posisi tersebut diharapkan pensiun dini untuk menjaga profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan.
Polemik terkait RUU TNI ini memunculkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI, sebuah konsep di era Orde Baru di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan politik.
Beberapa kelompok masyarakat sipil, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menolak revisi tersebut karena dianggap dapat menghidupkan kembali praktik tersebut dan mengancam supremasi sipil dalam pemerintahan.
Di sisi lain, Markas Besar TNI menegaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dan profesionalisme prajurit.
Kapuspen TNI menyatakan bahwa revisi ini merupakan kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman.
Pembahasan RUU TNI ini ditargetkan selesai sebelum masa reses DPR pada Jumat, 21 Maret 2025.
