ODOL Bikin Ribut SeJawa Tengah, Gubernur Luthfi: Ini Bukan Cuma Soal Uang!
- Pemprov Jateng
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Semarang, Jumat (20/6/2025), ia menekankan bahwa kebijakan Zero ODOL tidak hanya menyangkut nilai ekonomi, melainkan juga berdampak sosial yang luas.
Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak boleh sekadar represif, melainkan juga edukatif dan partisipatif.
“Saya akan segera berkoordinasi dengan Polda dan pemerintah pusat. Sosialisasi harus dikedepankan agar masyarakat memahami dan menerima kebijakan ini secara utuh,” ujarnya dilansir dari laman Humas Jateng pada 20 Juni 2025.
Luthfi menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan para pelaku transportasi.
Ia menilai, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa tebang pilih, serta memperhatikan kesiapan teknis dan administratif para sopir dan pemilik armada.
Pemerintah provinsi juga mendorong Dinas Perhubungan untuk mempermudah proses uji kendaraan agar tidak menjadi hambatan tambahan di lapangan.
Di sisi lain, Korps Lalu Lintas Polri melalui program "Indonesia Menuju Zero ODOL" telah menetapkan tiga tahapan pendekatan: sosialisasi, peringatan, dan penindakan. Namun, dalam praktiknya, belum semua wilayah menerapkan tahapan itu secara konsisten, sehingga memicu gelombang penolakan dari para sopir.
