Dedi Mulyadi Bongkar Warisan Ridwan Kamil: Utang BPJS Jabar Capai Rp300 Miliar!

Viva, Banyumas - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menarik perhatian publik setelah membongkar warisan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Ridwan Kamil. Ia mengungkap adanya utang BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar yang selama ini tidak terdeteksi. Temuan ini muncul setelah dilakukan audit ulang terhadap alokasi anggaran kesehatan oleh tim keuangan Pemprov Jabar.

Menurut Dedi Mulyadi, utang BPJS yang cukup besar ini merupakan warisan Ridwan Kamil dan terjadi akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban pembayaran. Pemerintah sebelumnya, ujar Dedi, lebih mengutamakan belanja hibah ketimbang melunasi kewajiban kepada BPJS. Kondisi ini menjadi beban serius bagi Pemprov Jabar, terutama karena nilai tunggakan mencapai 300 miliar dan berdampak pada layanan publik.

Melalui konferensi pers, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah penyelesaian agar utang BPJS tersebut tidak mengganggu sistem pelayanan kesehatan di Jabar. Ia juga menilai pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi lagi warisan utang seperti dari era Ridwan Kamil.

Skandal ini menjadi momentum bagi Dedi untuk membongkar praktik pengelolaan anggaran masa lalu dan menata ulang prioritas fiskal.

Menurut Dedi Mulyadi, tunggakan iuran BPJS sebesar Rp300 miliar ini bukan hanya mencerminkan kelalaian administrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan BPJS di wilayah kabupaten/kota Jawa Barat.

Kondisi ini diperparah karena dana anggaran pada masa lalu lebih banyak dialokasikan ke hibah dibandingkan pembayaran kewajiban pemerintah.

"Dulu saat fiskal kita sehat, kenapa justru kewajiban ke BPJS tidak dibayar? Padahal itu sangat penting untuk menjamin akses layanan kesehatan rakyat," ungkap Dedi dalam konferensi pers di RSHS Bandung yang dikutip dari akun Instagram @nyinyir_update_offical pada 15 Juni 2025.

Skandal utang BPJS ini memicu polemik publik, apalagi menyangkut nama mantan Gubernur Ridwan Kamil yang selama ini dikenal dengan program pembangunan fisik masif.

Namun, program pelayanan dasar seperti kesehatan justru tertinggal. Kini, Dedi berkomitmen untuk menyelesaikan utang tersebut agar tidak mengganggu sistem layanan kesehatan masyarakat Jawa Barat.

Langkah Pemprov Jabar saat ini fokus pada pelunasan bertahap dan pembenahan mekanisme alokasi dana agar kejadian serupa tidak terulang.

Selain itu, pengawasan ketat akan diterapkan untuk memastikan bahwa anggaran kesehatan diprioritaskan, bukan justru menjadi pos yang terabaikan.

Permasalahan utang iuran BPJS Kesehatan ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan publik.

Dedi Mulyadi memastikan bahwa selama masa pemerintahannya, kebutuhan dasar seperti jaminan kesehatan tidak akan ditelantarkan