Polemik 4 Pulau Aceh Sumut Makin Panas, JK Ungkap Fakta Tersembunyi soal MoU Helsinki dan UU Pembentukan Aceh 1956
- instagram @jusufkalla
Ia menegaskan bahwa dasar klaim tersebut merujuk pada MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam perjanjian itu, batas wilayah Aceh mengacu pada UU No. 24 Tahun 1956 yang sudah mengatur pembentukan Provinsi Aceh dan perubahan wilayah Sumatera Utara.
“Banyak yang lupa bahwa perbatasan Aceh berdasarkan 1 Juli 1956. Itu disebut jelas dalam pasal MoU Helsinki,” ujar JK yang dikutip dari laman tvonenews pada 14 Juni 2025.
Polemik pulau antara Aceh-Sumut bukan hanya persoalan geografis, tetapi lebih dalam menyangkut sejarah dan legalitas hukum negara.
Menurut JK, fakta tersebut tidak bisa diabaikan karena menyangkut kesepakatan nasional yang sudah berlangsung lama dan dituangkan dalam bentuk undang-undang. JK juga mengkritisi wacana perubahan status wilayah dengan keputusan menteri.
Ia menekankan bahwa Undang-Undang tidak bisa diubah hanya melalui keputusan menteri dalam negeri (kepmen). Jika hendak mengubah batas wilayah, maka harus dilakukan lewat revisi undang-undang di DPR, bukan sekadar evaluasi administratif.
Menariknya, JK juga menyebut bahwa masyarakat di empat pulau yang diperebutkan itu selama ini membayar pajak ke Pemerintah Provinsi Aceh, bukan ke Sumatera Utara. Hal ini memperkuat posisi Aceh dalam klaimnya.
Polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut kini tak hanya menjadi perdebatan lokal, tapi isu nasional yang menyentuh ranah hukum, sejarah, dan perjanjian damai. JK berharap pemerintah dapat menyelesaikannya secara bijak dan tidak memicu gesekan baru.
