Kendal Defisit Rp115 Miliar, PPP Bongkar Skandal Target Pendapatan Asal Tembak

Viva, Banyumas - Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) kembali menjadi sorotan setelah berhasil membongkar skandal keuangan yang terjadi di Kendal. Mereka menyoroti defisit Rp115 miliar dalam APBD 2024 yang terjadi akibat target pendapatan yang ditetapkan secara asal tembak.

Dalam pernyataannya, PPP menilai bahwa penurunan target yang dilakukan beberapa kali menunjukkan lemahnya perencanaan dan ketidaktepatan manajemen fiskal daerah. Menurut PPP, skandal ini bermula dari penyusunan target pendapatan yang tidak berbasis data dan analisis yang jelas.

Mereka menyebut bahwa pihak pemerintah hanya menetapkan angka berdasarkan asumsi dan perkiraan, tanpa perhitungan matang. Akibatnya, terjadi defisit Rp115 miliar yang kini menjadi sorotan tajam. PPP pun membongkar fakta bahwa sejumlah sektor penghasil PAD tidak memiliki strategi jelas, sementara target pendapatan tetap dinaikkan secara asal tembak.

PPP menegaskan bahwa skandal ini bukan sekadar soal penurunan angka, melainkan bukti sistem yang bermasalah.

Mereka membongkar praktik asal tembak dalam penetapan target pendapatan sebagai akar dari defisit Rp115 miliar yang terjadi. PPP menuntut perbaikan menyeluruh dalam kebijakan fiskal daerah agar tidak terus menerus merugikan masyarakat.

Menurut mereka, skandal ini hanya bisa diselesaikan dengan strategi yang berbasis data, bukan dengan pendekatan spekulatif seperti saat ini.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, target pendapatan daerah Kendal tahun 2024 awalnya ditetapkan sebesar Rp703 miliar. Namun, target ini kemudian diturunkan dua kali.

Pertama menjadi Rp636 miliar, lalu turun lagi menjadi Rp558 miliar. Ironisnya, pencapaian sebenarnya hanya mencapai Rp517 miliar.

Penurunan dari target awal mencapai Rp145 miliar, sementara defisit tercatat sebesar Rp115 miliar.

Dikutip dari laman Instagram @kejadiankendal, Ketua DPC PPP Kendal, Abdul Syukur mengungkapkan Target diturunkan dua kali, tapi tetap nggak tercapai. Ini bukti ada yang salah dalam sistem kita.

Ia menambahkan bahwa penetapan target selama ini tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas. Abdul Syukur menambahkan Mereka hanya menaikkan target pakai asas kepantasan. Tidak ada formulasi berdasarkan data, hanya kira-kira saja.

PPP juga menyoroti 13 sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap tidak menunjukkan kreativitas maupun terobosan.

Di antaranya adalah pengelolaan parkir oleh Bapenda dan Dishub, pengelolaan wisata oleh Disporapar, serta minimnya kontribusi dari BUMD seperti PDAM, BPR BKK, dan PD Aneka Usaha.

Menurut PPP, skandal ini tak hanya soal angka, tetapi berimbas pada kualitas layanan publik dan pembangunan. Jika dibiarkan, masyarakat yang akan menanggung akibat dari kebijakan yang lemah dan tidak inovatif.

Abdul Syukur menegaskan pentingnya perombakan manajemen pendapatan berbasis data dan kepemimpinan yang kuat untuk memperbaiki kondisi ini. P

PP berharap pemerintah daerah tidak lagi menyusun target pendapatan dengan pendekatan spekulatif, melainkan dengan strategi yang realistis dan terukur.

Abdul Syukur juga mengungkapkan Kalau sistem ini terus dipertahankan, jangan heran kalau tahun depan masalahnya makin parah