APBN 20 Persen untuk Pendidikan: Guru Honorer Desak Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan, Bukan Sekadar Retorika

VIVA, Banyumas – Pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi sektor pendidikan.

Kebijakan ini mencakup peningkatan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pemberian tunjangan untuk guru non-ASN. Namun, di lapangan, para guru honorer berharap janji ini tidak berhenti sebatas wacana.

Seorang guru SD di Jombang, Winda (25), menuturkan bahwa kesejahteraan guru honorer masih jauh dari cukup, meski beban kerja yang diemban sama beratnya dengan guru ASN.

“Harapan saya kedepannya terkait wacana tersebut ya seharusnya pemerintah bisa mensejahterakan guru-guru terutama guru honorer ya, dengan gaji yang hanya ratusan ribu tapi pengabdiannya sangat luar biasa terhadap generasi penerus bangsa,” kata Winda dilansir dari tvOneNews saat dihubungi, Minggu (17/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa guru honorer selama ini menerima gaji berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan.

Nominal tersebut dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab yang harus dipikul, mulai dari mengajar, menyusun RPP, menilai tugas, hingga mengikuti kegiatan sekolah.

“Menurut saya pendapatan guru honorere ya belum tercukupi dan belum sesuai dengan pekerjaannya. Karena gaji kisaran Rp500 ribu sampai Rp1 juta, namun tanggung jawab guru honorer tidak jauh berbeda dengan guru PNS, meliputi mengajar, membuat RPP, menilai tugas, hingga mengikuti berbagai kegiatan sekolah,” tambahnya.

Pandangan serupa juga datang dari seorang guru honorer SMP di Boyolali, Jawa Tengah, berinisial Q (25). Menurutnya, regulasi terkait kesejahteraan guru honorer perlu diperjelas agar kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Oleh karena itu penetapan suatu regulasi ataupun penempatan regulasi itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan kita sebagai tenaga honorer,” terang Q.

Q menambahkan bahwa meskipun dalam satu tahun terakhir ada sedikit peningkatan, kondisi kesejahteraan guru honorer masih belum maksimal.

“Bagi kami sendiri guru non ASN itu kurang lebih masih belum maksimal secara kesejahteraan baik secara gaji, baik secara perhatian pemerintah itu memang agak beda tetapi pada dasarnya, pada garis besarnya peningkatan kesejahteraan itu sudah lumayan kami bisa merasakan tetapi belum signifikan karena itu baru upaya satu tahun,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan terkait gaji maupun tunjangan, sehingga guru honorer bisa hidup layak sesuai dengan peran penting mereka dalam dunia pendidikan.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Selain peningkatan gaji guru, pemerintah juga melakukan berbagai program pembangunan, termasuk renovasi 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah, serta pembagian 288.000 layar pintar ke sekolah di pelosok.

“Kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Gaji guru ASN ditingkatkan, tunjangan guru non-ASN kami berikan langsung dari Pemerintah Pusat ke penerima,” ujar Prabowo, Jumat (15/8/2025).

Harapan besar kini tertuju pada realisasi kebijakan tersebut. Bagi para guru honorer, terutama di daerah, langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan akan menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.