Eks Ajudan Prabowo Jadi Komisaris Independen Waskita Karya, Publik Kaget!

Eks ajudan Prabowo kini jadi komisaris Waskita Karya
Sumber :
  • instagram @harrifar_syafar

Viva, Banyumas - Perubahan susunan dewan direksi dan komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (20/8/2025) menyita perhatian publik. Dari sejumlah nama baru yang masuk, sosok Muhammad Harrifar Syafar menjadi sorotan utama.

Prabowo Serahkan 6 Smelter Ilegal ke Negara, Ungkap Kerugian Rp300 Triliun Kasus Timah

Bukan tanpa alasan, pria kelahiran Jambi itu sebelumnya dikenal luas sebagai ajudan pribadi Presiden Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kehadirannya di jajaran komisaris independen perusahaan konstruksi pelat merah itu pun langsung memantik reaksi beragam, terutama karena jejak politiknya.

Dilansir dari tvonenews, Selain pernah menjadi ajudan, Harrifar juga sempat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jambi. Namun, upayanya kala itu tidak berhasil. Kini, kehadirannya di kursi komisaris independen BUMN besar seperti Waskita Karya dinilai menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya.

165 Posisi Komisaris BUMN Diisi Politisi, Kader Gerindra Capai Hampir 50 Persen

Tak hanya Harrifar, RUPSLB juga menetapkan beberapa nama lain yang tak kalah menarik. Di antaranya adalah Ade Abdul Rochim, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra periode 2020–2024, yang kini resmi menjabat sebagai komisaris.

Lalu ada Aqila Rahmani, kader muda Partai Gerindra yang dipercaya menempati posisi komisaris independen. Nama lain yang juga muncul adalah Hasby Muhammad Zamri, yang sebelumnya diketahui sebagai staf khusus Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Prabowo Ingatkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Kalau Menyimpang, Saya Usut

Di sisi lain, RUPSLB turut menunjuk Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, untuk mengisi kursi komisaris independen. Perombakan besar di tubuh Waskita Karya ini dipuncaki dengan penunjukan Heru Winarko, purnawirawan Polri sekaligus mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai Komisaris Utama.

Kehadirannya dinilai memperkuat posisi pengawasan di perusahaan yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan berat, termasuk masalah restrukturisasi utang. Meski proses pemilihan disebut telah sesuai mekanisme RUPSLB, publik menyoroti keterkaitan sejumlah nama baru dengan dunia politik.

Halaman Selanjutnya
img_title