PKB Desak Prabowo Ambil Alih 51 Persen Saham BCA untuk Selamatkan Uang Negara

Viva, Banyumas - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil alih kembali 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Desakan ini disampaikan Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri, yang menilai langkah tersebut penting untuk menyelamatkan uang negara terkait skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Ahmad Iman Sukri, saham mayoritas BCA yang semestinya menjadi milik pemerintah justru beralih ke Djarum Grup melalui dugaan rekayasa akuisisi. Padahal, pemerintah sebelumnya sudah menyuntikkan dana besar ke BCA lewat skema BLBI saat krisis moneter 1998.

“PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA,” tegasnya yang dikutip dari tvonenews.

Ia menjelaskan, pengambilalihan tersebut tidak memerlukan suntikan dana tambahan. Pasalnya, saham mayoritas itu pada dasarnya sudah milik negara. “Lucu rasanya kalau pemerintah yang sudah menyuntikkan dana justru tidak punya saham. Ini aneh dan harus diluruskan,” lanjutnya.

PKB menilai jika Presiden Prabowo berani mengambil langkah strategis ini, maka persoalan keuangan negara yang sedang mengalami tekanan dapat teratasi. Ahmad Iman Sukri bahkan menyebut ide ini sejalan dengan komitmen Prabowo yang sejak awal menjabat menyatakan tekad untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi dan mafia keuangan.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa dana BLBI merupakan uang rakyat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mengembalikan hak tersebut untuk kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir kelompok bisnis.

“Jika masalah BLBI-BCA tidak segera diselesaikan, kepercayaan publik kepada pemerintah bisa rusak,” ucapnya.

PKB juga mengusulkan agar pemerintah membentuk tim khusus guna mengusut tuntas dugaan rekayasa akuisisi saham BCA. Dengan begitu, kasus ini tidak jalan di tempat dan masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Selain itu, Sukri menyebut bahwa langkah pengambilalihan ini merupakan solusi out of the box yang bisa membantu pemerintah mengatasi persoalan fiskal.

Dengan kepemilikan mayoritas saham BCA, negara berpotensi memperoleh pemasukan besar dari dividen dan pengelolaan aset. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap pembangunan serta pemulihan ekonomi nasional.

“Presiden Prabowo harus melihat momentum ini. Jangan biarkan negara terus dipermainkan oleh mafia keuangan. Ambil alih kembali saham BCA demi menyelamatkan uang rakyat,” tutup Sukri.

Desakan PKB ini diperkirakan akan memunculkan perdebatan panjang di ranah politik dan ekonomi nasional.

Namun, jika benar terealisasi, langkah tersebut bisa menjadi salah satu keputusan paling berani dalam sejarah kepemimpinan Presiden Prabowo, sekaligus membuka babak baru dalam pemberantasan skandal keuangan warisan masa lalu

Viva, Banyumas - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil alih kembali 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Desakan ini disampaikan Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri, yang menilai langkah tersebut penting untuk menyelamatkan uang negara terkait skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Ahmad Iman Sukri, saham mayoritas BCA yang semestinya menjadi milik pemerintah justru beralih ke Djarum Grup melalui dugaan rekayasa akuisisi. Padahal, pemerintah sebelumnya sudah menyuntikkan dana besar ke BCA lewat skema BLBI saat krisis moneter 1998.

“PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA,” tegasnya yang dikutip dari tvonenews.

Ia menjelaskan, pengambilalihan tersebut tidak memerlukan suntikan dana tambahan. Pasalnya, saham mayoritas itu pada dasarnya sudah milik negara. “Lucu rasanya kalau pemerintah yang sudah menyuntikkan dana justru tidak punya saham. Ini aneh dan harus diluruskan,” lanjutnya.

PKB menilai jika Presiden Prabowo berani mengambil langkah strategis ini, maka persoalan keuangan negara yang sedang mengalami tekanan dapat teratasi. Ahmad Iman Sukri bahkan menyebut ide ini sejalan dengan komitmen Prabowo yang sejak awal menjabat menyatakan tekad untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi dan mafia keuangan.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa dana BLBI merupakan uang rakyat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mengembalikan hak tersebut untuk kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir kelompok bisnis.

“Jika masalah BLBI-BCA tidak segera diselesaikan, kepercayaan publik kepada pemerintah bisa rusak,” ucapnya.

PKB juga mengusulkan agar pemerintah membentuk tim khusus guna mengusut tuntas dugaan rekayasa akuisisi saham BCA. Dengan begitu, kasus ini tidak jalan di tempat dan masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Selain itu, Sukri menyebut bahwa langkah pengambilalihan ini merupakan solusi out of the box yang bisa membantu pemerintah mengatasi persoalan fiskal.

Dengan kepemilikan mayoritas saham BCA, negara berpotensi memperoleh pemasukan besar dari dividen dan pengelolaan aset. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap pembangunan serta pemulihan ekonomi nasional.

“Presiden Prabowo harus melihat momentum ini. Jangan biarkan negara terus dipermainkan oleh mafia keuangan. Ambil alih kembali saham BCA demi menyelamatkan uang rakyat,” tutup Sukri.

Desakan PKB ini diperkirakan akan memunculkan perdebatan panjang di ranah politik dan ekonomi nasional.

Namun, jika benar terealisasi, langkah tersebut bisa menjadi salah satu keputusan paling berani dalam sejarah kepemimpinan Presiden Prabowo, sekaligus membuka babak baru dalam pemberantasan skandal keuangan warisan masa lalu