Isu Data Pribadi Warga RI Dipegang AS, Presiden Prabowo Akhirnya Buka Suara!

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Banyak yang khawatir bahwa data pribadi seperti KTP, transaksi digital, hingga catatan medis bisa dikelola oleh pihak asing.

Gedung Putih sendiri menekankan bahwa perusahaan-perusahaan AS telah melakukan reformasi dalam pengelolaan data pribadi dan tetap mematuhi hukum perlindungan data di Indonesia.

Namun, kejelasan mengenai bentuk kerjasama teknis serta regulasi pengawasan lintas negara ini belum dijabarkan secara rinci.

Pemerintah Indonesia, melalui pernyataan Prabowo, tampaknya masih menyempurnakan sejumlah poin kesepakatan dengan AS, termasuk dalam hal perlindungan data yang sangat krusial bagi kedaulatan digital nasional.

Pengamat kebijakan digital menilai bahwa jika benar data pribadi masyarakat Indonesia dikelola pihak asing, maka transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama.

Perlindungan data tak bisa ditukar hanya demi kepentingan dagang semata. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menunggu kejelasan resmi dari pemerintah mengenai bentuk akhir kesepakatan ini. Dalam era digital, data pribadi adalah aset negara, dan harus dikelola dengan prinsip kedaulatan yang tinggi.