Anggaran Infrastruktur Cilacap 2025 Cuma Rp 100 Miliar, Publik Heran, Bupati Angkat Bicara!

Viva, Banyumas - Anggaran infrastruktur Kabupaten Cilacap untuk tahun 2025 menjadi sorotan publik. Pasalnya, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1 triliun, alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp 100 miliar. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, memberikan penjelasan terkait rincian anggaran daerah. Dalam keterangannya pada Selasa, 24 Juni 2025, Bupati Syamsul menyampaikan bahwa sebagian besar PAD yang tercatat sebenarnya tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk belanja umum daerah.

“Dari target PAD sebesar Rp 1 triliun, terdapat sekitar Rp 400 miliar yang merupakan dana milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baik dari RSUD maupun Puskesmas,” jelas Bupati Syamsul yang dikutip dari laman Pemkab Cilacap pada 28 Juni 2025.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa dana BLUD tersebut bersifat khusus dan dikelola secara mandiri oleh masing-masing instansi untuk kebutuhan operasional dan peningkatan layanan kesehatan.

Dengan demikian, dana yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah hanya sekitar Rp 600 miliar. Dari total Rp 600 miliar tersebut, dana harus dibagi untuk berbagai sektor kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, belanja pegawai, dan operasional pemerintahan.

Setelah melalui proses perhitungan dan pembagian anggaran, porsi yang bisa dialokasikan untuk infrastruktur hanya sebesar Rp 100 miliar.

“Kami sangat memahami harapan masyarakat agar pembangunan infrastruktur ditingkatkan, namun kita juga harus realistis dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Bupati Syamsul.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun anggaran infrastruktur relatif kecil, pemerintah daerah berupaya maksimal agar penggunaannya tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Tak hanya itu, Pemkab Cilacap juga aktif menjalin kerja sama dan mencari sumber pendanaan lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat serta bantuan dari provinsi untuk menutupi keterbatasan anggaran.

Di sisi lain, Bupati Syamsul mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan agar setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan benar-benar bermanfaat dan transparan.

Dengan kondisi ini, publik diharapkan lebih memahami mengapa angka Rp 1 triliun tidak sepenuhnya bisa dialokasikan secara leluasa untuk pembangunan infrastruktur

Viva, Banyumas - Anggaran infrastruktur Kabupaten Cilacap untuk tahun 2025 menjadi sorotan publik. Pasalnya, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1 triliun, alokasi untuk pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp 100 miliar. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, memberikan penjelasan terkait rincian anggaran daerah. Dalam keterangannya pada Selasa, 24 Juni 2025, Bupati Syamsul menyampaikan bahwa sebagian besar PAD yang tercatat sebenarnya tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk belanja umum daerah.

“Dari target PAD sebesar Rp 1 triliun, terdapat sekitar Rp 400 miliar yang merupakan dana milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baik dari RSUD maupun Puskesmas,” jelas Bupati Syamsul yang dikutip dari laman Pemkab Cilacap pada 28 Juni 2025.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa dana BLUD tersebut bersifat khusus dan dikelola secara mandiri oleh masing-masing instansi untuk kebutuhan operasional dan peningkatan layanan kesehatan.

Dengan demikian, dana yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah hanya sekitar Rp 600 miliar. Dari total Rp 600 miliar tersebut, dana harus dibagi untuk berbagai sektor kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, belanja pegawai, dan operasional pemerintahan.

Setelah melalui proses perhitungan dan pembagian anggaran, porsi yang bisa dialokasikan untuk infrastruktur hanya sebesar Rp 100 miliar.

“Kami sangat memahami harapan masyarakat agar pembangunan infrastruktur ditingkatkan, namun kita juga harus realistis dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Bupati Syamsul.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun anggaran infrastruktur relatif kecil, pemerintah daerah berupaya maksimal agar penggunaannya tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, terutama untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Tak hanya itu, Pemkab Cilacap juga aktif menjalin kerja sama dan mencari sumber pendanaan lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat serta bantuan dari provinsi untuk menutupi keterbatasan anggaran.

Di sisi lain, Bupati Syamsul mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan masukan agar setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan benar-benar bermanfaat dan transparan.

Dengan kondisi ini, publik diharapkan lebih memahami mengapa angka Rp 1 triliun tidak sepenuhnya bisa dialokasikan secara leluasa untuk pembangunan infrastruktur