Pemuda Pancasila Kalteng Tanggapi Tegas Larangan Seragam Loreng!

Viva, Banyumas - Organisasi Pemuda Pancasila wilayah Kalteng memberikan pernyataan resmi yang tegas menanggapi larangan dari Kemendagri terkait penggunaan seragam loreng oleh ormas. Menurut Bendahara MPW PP Kalteng, Adhie Abdian, larangan tersebut memang dimaksudkan untuk menertibkan ormas-ormas yang menyalahgunakan atribut militer, namun PP merasa perlu menyampaikan sikap secara terbuka.

Adhie menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila di Kalteng sejak dulu memiliki kedekatan historis dengan militer, karena didirikan oleh tokoh-tokoh seperti Jenderal Nasution dan Ahmad Yani.

Oleh karena itu, pihaknya tanggapi secara tegas bahwa penggunaan seragam loreng merupakan bagian dari identitas dan nilai-nilai keorganisasian yang telah lama dijalankan.

Meskipun demikian, Pemuda Pancasila Kalteng tetap bersikap bijak dan menunggu arahan resmi dari pusat organisasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait larangan seragam loreng ini.

Adhie menegaskan bahwa isu ini akan dibahas dalam Musyawarah Besar PP, dan apapun keputusan pusat akan mereka ikuti secara tegas demi menjaga soliditas dan marwah organisasi.

Menurut Adhie, sejak awal berdiri, Pemuda Pancasila didirikan oleh tokoh-tokoh militer, termasuk Jenderal AH Nasution dan Ahmad Yani. Karena itu, ia menilai bahwa penggunaan seragam loreng merupakan bagian dari identitas historis dan semangat semi-militer yang dianut oleh organisasi.

Adhie dilansir dari akun Instagram nowdots mengungkapkan Pemuda Pancasila menggunakan sistem komando dan rutin mengadakan pelatihan dasar semi-militer yang juga melibatkan TNI sebagai instruktur.

Meski begitu, Adhie juga menyatakan bahwa pihaknya memahami latar belakang larangan seragam loreng oleh Kemendagri.

Menurutnya, banyak ormas lain yang menyalahgunakan atribut militer untuk kepentingan pribadi, yang kemudian berdampak pada citra seluruh ormas, termasuk Pemuda Pancasila.

Adhie menambahkan, persoalan seragam ini rencananya akan menjadi salah satu bahasan utama dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila yang akan datang.

Dalam forum tersebut, organisasi akan merumuskan sikap resmi sebagai respon terhadap kebijakan nasional.

Isu larangan seragam loreng menjadi perbincangan hangat di kalangan ormas sejak Kemendagri mengeluarkan surat edaran untuk menertibkan penggunaan atribut yang menyerupai TNI dan Polri.

Pemuda Pancasila Kalteng menjadi salah satu pihak yang menyatakan akan merespons secara konstitusional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila

Viva, Banyumas - Organisasi Pemuda Pancasila wilayah Kalteng memberikan pernyataan resmi yang tegas menanggapi larangan dari Kemendagri terkait penggunaan seragam loreng oleh ormas. Menurut Bendahara MPW PP Kalteng, Adhie Abdian, larangan tersebut memang dimaksudkan untuk menertibkan ormas-ormas yang menyalahgunakan atribut militer, namun PP merasa perlu menyampaikan sikap secara terbuka.

Adhie menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila di Kalteng sejak dulu memiliki kedekatan historis dengan militer, karena didirikan oleh tokoh-tokoh seperti Jenderal Nasution dan Ahmad Yani.

Oleh karena itu, pihaknya tanggapi secara tegas bahwa penggunaan seragam loreng merupakan bagian dari identitas dan nilai-nilai keorganisasian yang telah lama dijalankan.

Meskipun demikian, Pemuda Pancasila Kalteng tetap bersikap bijak dan menunggu arahan resmi dari pusat organisasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait larangan seragam loreng ini.

Adhie menegaskan bahwa isu ini akan dibahas dalam Musyawarah Besar PP, dan apapun keputusan pusat akan mereka ikuti secara tegas demi menjaga soliditas dan marwah organisasi.

Menurut Adhie, sejak awal berdiri, Pemuda Pancasila didirikan oleh tokoh-tokoh militer, termasuk Jenderal AH Nasution dan Ahmad Yani. Karena itu, ia menilai bahwa penggunaan seragam loreng merupakan bagian dari identitas historis dan semangat semi-militer yang dianut oleh organisasi.

Adhie dilansir dari akun Instagram nowdots mengungkapkan Pemuda Pancasila menggunakan sistem komando dan rutin mengadakan pelatihan dasar semi-militer yang juga melibatkan TNI sebagai instruktur.

Meski begitu, Adhie juga menyatakan bahwa pihaknya memahami latar belakang larangan seragam loreng oleh Kemendagri.

Menurutnya, banyak ormas lain yang menyalahgunakan atribut militer untuk kepentingan pribadi, yang kemudian berdampak pada citra seluruh ormas, termasuk Pemuda Pancasila.

Adhie menambahkan, persoalan seragam ini rencananya akan menjadi salah satu bahasan utama dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila yang akan datang.

Dalam forum tersebut, organisasi akan merumuskan sikap resmi sebagai respon terhadap kebijakan nasional.

Isu larangan seragam loreng menjadi perbincangan hangat di kalangan ormas sejak Kemendagri mengeluarkan surat edaran untuk menertibkan penggunaan atribut yang menyerupai TNI dan Polri.

Pemuda Pancasila Kalteng menjadi salah satu pihak yang menyatakan akan merespons secara konstitusional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila