Piala Dunia 2026 Terancam Gejolak Besar, Bung Towel Beberkan Skema Jika Israel Didepak dan Spanyol Tegas Menolak

VIVA, Banyumas – Isu boikot terhadap Israel di Piala Dunia 2026 semakin menguat seiring derasnya tekanan internasional.

Komisi Penyelidikan PBB menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, sementara Spanyol, tim nomor satu dunia saat ini mengancam akan mundur dari turnamen bila Israel tetap diloloskan.

Situasi ini menempatkan FIFA dan UEFA dalam sorotan tajam. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau Bung Towel menilai, persoalan Israel bukan lagi sekadar politik, melainkan ujian serius bagi kredibilitas sepak bola dunia.

“Ini bola panas ada di FIFA dan UEFA sekarang. Buat saya ini situasi yang memang harus dihadapi oleh FIFA dan harus muncul keputusan. Karena Spanyol pun sudah mengutarakan toh sebagai ranking satu dunia, juara Piala Eropa 2024. Kalau Israel masuk, mereka akan menarik diri dari Piala Dunia. Dan ini kan mengancam,” kata Bung Towel dikutip tvOne, Jumat 26 September 2025.

Menurut Bung Towel, FIFA tidak bisa terus berdiam diri. Visi dan misi FIFA yang menjunjung transparansi, solidaritas, demokrasi, hingga keadilan dipertanyakan jika federasi sepak bola dunia itu tetap menutup mata terhadap desakan global.

“Visi misi FIFA itu promote the game, olahraga dunia yang lebih baik, pertunjukan olahraga terbaik di dunia. Sepak bola harus punya dampak sosial. Nah, di sini faktor justice yang akan menjadi pertanyaan,” tegasnya.

Sejarah olahraga dunia juga mencatat bahwa aksi boikot pernah terjadi, baik di Olimpiade maupun Piala Dunia. Maka, bukan mustahil Piala Dunia 2026 akan menghadapi gejolak serupa bila FIFA tak segera mengambil keputusan tegas.

Pertanyaan besar kemudian muncul, bagaimana skema teknis bila Israel benar-benar dikeluarkan dari Piala Dunia 2026?

Menurut Bung Towel, situasi ini masih bisa diatasi dengan sederhana, asalkan keputusan dibuat sebelum Israel memastikan tiket ke putaran final.

“Kalau pada saat ini enggak usah pusing-pusing mikirin siapa menggantinya. Karena kualifikasi di Eropa kan ada 12 grup. Grup Israel itu isinya lima tim, ada Italia, Norwegia, Estonia, dan Moldova. Jadi kalau Israel diband, ya tinggal dihitung pertandingan tanpa Israel. Berarti tinggal empat tim,” jelas Bung Towel.

Hal itu tetap sah secara format, karena ada enam grup lain di kualifikasi Eropa yang juga hanya berisi empat tim.

“Apakah grup empat tim itu qualify? Qualify, karena ada enam grup lainnya juga isinya empat tim. Jadi menurut saya sebetulnya tuntutannya dimintanya sekarang. Karena kalau sudah sampai lolos ke putaran final, situasinya justru makin kompleks,” lanjutnya.

Saat ini Israel masih berpeluang besar lolos, dengan koleksi sembilan poin—setara Italia—di bawah Norwegia yang memimpin grup dengan 15 poin.

Bahkan pada Oktober mendatang, Israel akan menghadapi dua laga krusial melawan Norwegia (11 Oktober) dan Italia (14 Oktober).

“Sekarang masih mudah saja sebetulnya. Kalau nanti Israel sudah lolos ke finalis, itu jauh lebih kompleks, lebih rumit,” tegas Bung Towel.

Tekanan agar Israel dijatuhi sanksi bukan hal baru. Federasi Sepak Bola Palestina sejak tahun lalu sudah melayangkan surat resmi kepada FIFA, didukung oleh 47 anggota Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Kini, desakan juga datang dari Eropa, bahkan meluas ke cabang olahraga lain seperti balap sepeda di Spanyol hingga basket di Polandia.

“Tekanan itu sudah dirasakan. Hanya keputusan itu belum. Sekarang kan mulai di Eropa juga muncul. Bahkan bukan sekadar sepak bola, tapi balap sepeda di Spanyol, basket di Polandia, semua sudah terganggu. Ini situasi yang tidak kondusif,” jelas Bung Towel.

Sementara itu, kelompok pakar PBB secara terbuka mendesak FIFA dan UEFA untuk segera membekukan Israel dari sepak bola internasional.

Desakan ini menguat setelah Komisi Penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza.

Dalam pernyataannya, pakar PBB menegaskan bahwa FIFA tidak bisa lagi bersembunyi di balik dalih netralitas olahraga.

“Olahraga harus menolak persepsi bahwa itu adalah bisnis biasa. Badan olahraga tidak boleh menutup mata kepada pelanggaran kemanusiaan, terutama ketika panggung mereka digunakan untuk menormalisasikan ketidakadilan,” tulis pakar PBB.

Mereka juga mengingatkan soal perintah sementara Mahkamah Internasional (ICJ) pada 26 Januari 2024, yang mewajibkan setiap negara bertindak melawan genosida. Dengan dasar hukum itu, FIFA dan UEFA dianggap punya kewajiban moral dan legal untuk bertindak.

“Sekali lagi, kami mendesak FIFA untuk berhenti melegitimasi situasi yang timbul dari kehadiran ilegal Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki,” tegas mereka.