Tunjangan DPRD Banyumas Jadi Kontroversi, Fraksi PDIP Ambil Jalur Mengejutkan Demi Meredam Kekecewaan Warga

Fraksi PDIP Banyumas akhirnya meminta agar tunjangan DPRD yang menuai polemik dievaluasi. Selain itu, fraksi ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.

VIVA, Banyumas – Polemik terkait kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Banyumas akhirnya mendapat titik terang.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyumas mengambil langkah politik penting dengan meminta agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.

Langkah ini muncul setelah gelombang kritik dari masyarakat yang menilai kebijakan kenaikan tunjangan tidak tepat waktu, mengingat kondisi ekonomi daerah yang masih penuh tantangan.

Banyak pihak menilai bahwa tambahan fasilitas bagi pejabat publik seharusnya disesuaikan dengan realitas sosial serta kebutuhan masyarakat Banyumas.

Dalam rapat internal yang dihadiri seluruh anggota fraksi pada Minggu (21/9/2025), PDI Perjuangan sepakat untuk merekomendasikan evaluasi atas Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024, yang menjadi dasar pemberian tunjangan tersebut.

Keputusan ini menunjukkan bahwa fraksi terbesar di DPRD Banyumas tidak menutup mata terhadap kritik publik dan aspirasi masyarakat.

Halaman Selanjutnya

Sebagai tindak lanjut, Ketua DPRD Banyumas yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan ditugaskan menyampaikan surat resmi kepada Bupati Banyumas.