LHKPN Wajib Dilaporkan! Menteri Baru Prabowo Ditegur KPK Usai Dilantik
- instagram @offical.kpk
Kementerian Haji dan Umrah sendiri merupakan kementerian baru, sementara tiga menteri lainnya menggantikan pejabat sebelumnya. KPK menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan LHKPN sebagai bagian dari upaya transparansi dan pencegahan korupsi.
“LHKPN yang disampaikan akan diverifikasi, dan setelah lengkap akan dipublikasikan. Ini menunjukkan integritas pejabat publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih,” ungkap Budi.
Para pejabat baru diharapkan segera melaporkan seluruh aset, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, tabungan, maupun investasi, agar masyarakat dapat memantau kepemilikan harta pejabat publik.
Kepatuhan terhadap aturan ini juga menjadi indikator profesionalisme dan akuntabilitas para menteri dan wakil menteri dalam menjalankan tugas negara.
Pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo diharapkan membawa perubahan positif dalam kinerja pemerintah, termasuk dalam bidang keuangan, perlindungan pekerja migran, koperasi, serta pengelolaan haji dan umrah.
Kepatuhan terhadap LHKPN menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan publik terhadap pejabat baru dan memastikan integritas pemerintahan berjalan dengan baik.
