Optimalisasi Dana Transfer Rp1,8 Triliun dari Pusat, Pemkot Semarang Jaga Program Prioritas Rakyat

Wawalkot Semarang bahas dana transfer pusat
Sumber :
  • Pemkot Semarang

Dana transfer pusat Rp1,8 triliun jadi penggerak pembangunan Kota Semarang. Pemkot pastikan transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada hasil demi kesejahteraan masyarakat

Kekayaan Sri Mulyani Tembus Rp92,8 Triliun, Naik 16,3 Persen Dibanding Tahun Lalu Ada Mobil Baru, Kas Bertambah

Viva, Banyumas - Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan dana transfer pusat yang mencapai Rp1,8 triliun pada tahun 2025. Dana tersebut terdiri dari Rp1,3 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Rp512,92 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non-Fisik.

Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, menjelaskan bahwa dana transfer pusat menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Dengan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis hasil (outcome), Pemkot berupaya memastikan setiap rupiah bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Target Investasi Rp2,2 Triliun! Begini Cara Temanggung Gaet Investor di 2025

“Dana transfer bagi kami adalah ruh pembangunan Kota Semarang. Penyesuaian program harus dilakukan agar program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan dan kesejahteraan terjaga,” tegas Iswar saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Jumat (20/8/2025).

Iswar menambahkan, Pemkot Semarang siap menyesuaikan kebijakan anggaran agar sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik. Program strategis seperti peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama penggunaan dana transfer.

Lassana Diarra, dari konflik kontrak di Rusia hingga gugatan Rp1,2 triliun yang guncang FIFA

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan dana transfer. Menurutnya, dana dari pusat harus digunakan berbasis outcome, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Dana transfer adalah instrumen vital bagi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan anggarannya harus transparan sejak perencanaan hingga pelibatan partisipasi publik,” jelas Aria.

Halaman Selanjutnya
img_title